[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0e8b769-216a-444c-95fa-50e5f0955259","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2014 Tahun 2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.011/2014","number","129/PMK.011/2014","year","2014","published_date","2014-06-16","effective_date","2014-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 129/PMK.011/2014, BN 2014/ NO 812; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2014.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2014 ini bertujuan untuk mengatur pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2014. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan daya saing industri telekomunikasi di Indonesia. Peraturan ini menetapkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan peralatan telekomunikasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini. Barang dan bahan yang diimpor harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak termasuk dalam kategori yang sudah mendapatkan pembebasan bea masuk. Alokasi anggaran untuk fasilitas ini ditetapkan sebesar Rp7.116.000.000,00. Proses pengajuan dan persetujuan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan persetujuan akhir dari Menteri Keuangan. Perusahaan yang menerima fasilitas ini wajib menggunakan barang dan bahan tersebut untuk tujuan yang telah ditentukan dan tidak boleh dipindahtangankan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

1. Penyalahgunaan ketentuan penggunaan barang dan bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dikenai kewajiban membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 812, 2014

MINISTRY OF FINANCE. Import. Goods and Materials.
Equipment. Telecommunications. Import Duty.
Borne by the Government.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 129/PMK.011/2014
CONCERNING
IMPORT DUTY BORNE BY THE GOVERNMENT ON THE IMPORT OF GOODS AND MATERIALS
FOR THE MANUFACTURE OF TELECOMMUNICATION EQUIPMENT FOR
THE 2014 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Finance Number 11/PMK.011/2014 concerning Import Duty Borne by the Government on the Import of Goods and Materials to Produce Goods and/or Services for Public Interest and Improving the Competitiveness of Certain Sectors of Industry for the 2014 Fiscal Year, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0e8b769-216a-444c-95fa-50e5f0955259","actionData","errors"]