[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0dde252-0b00-4664-b55b-1794089df16e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bondowoso","place_of_enactment","Bondowoso","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa\r\ndi semua lini dan jenjang pendidikan secara\r\nkomprehensif dan terintegrasi, maka peserta didik yang\r\nmemiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial,\r\ndan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat\r\nistimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan inklusif\r\nsesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;\r\nb. bahwa agar pembangunan di bidang pendidikan yang\r\ndilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan\r\nsecara komprehensif dan terintegrasi, perlu\r\ndilaksanakan pendidikan inklusif sebagai satuan\r\npendidikan yang khusus untuk anak cacat, anak\r\nberkebutuhan khusus, dan anak yang memiliki\r\nkecerdasan luar biasa. \n 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem\r\nPendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang\r\nPerlindungan Anak sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang\r\nNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang\r\nNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan\r\nAnak Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang\r\nWajib Belajar; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang\r\nPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang\r\nPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun\r\n2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang\r\nMemiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan\r\ndan/ atau Bakat Istimewa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6\r\nTahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009\r\ntentang Penyelenggaraan Pendidikan. \n Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:\r\na. memberi dasar hukum sistem layanan pendidikan yang\r\ndapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik\r\npeserta didik;\r\nb. memberikan akses masyarakat atas layanan pendidikan\r\nyang ramah, merata, dan terjangkau; dan\r\nc. mengembangkan potensi peserta didik secara optimal\r\nsesuai kemampuan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bondowoso. Latar belakangnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara komprehensif dan terintegrasi, terutama bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuannya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif.

Bupati berwenang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yang dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan. Perangkat Daerah ini bertugas merumuskan dan mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan inklusif diselenggarakan pada jalur formal (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs), non formal (kelompok bermain, TPA, satuan PAUD sejenis, program Kejar Paket A/B/C), dan informal (keluarga, komunitas, lingkungan tempat tinggal). Pemerintah Daerah menunjuk minimal satu TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di setiap kecamatan atau berdasarkan wilayah pembangunan daerah.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Perangkat Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan GPK. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setelah adanya kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia Pendidikan.\n2. Kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI BONDOWOSO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BONDOWOSO REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
ON
IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI BONDOWOSO,

Considering :

that in order to educate the nation's life in all lines and levels of education in a comprehensive and integrated manner, students who have physical, emotional, mental, social, and/or have the potential for intelligence and/or special talents need to get inclusive education services in accordance with their needs and human rights;
that in order for development in the field of education carried out by the Regional Government to be carried out in a comprehensive and integrated manner, it is necessary to implement inclusive education as a special education unit for children with disabilities, children with special needs, and children who have extraordinary intelligence;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0dde252-0b00-4664-b55b-1794089df16e","actionData","errors"]