[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0c93709-ccd3-45a7-b354-b2d5a9b15156","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2024","number","17","year","2024","published_date","2024-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah ABSTRAK
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, BD 2022 (17); 12 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang\r\nefektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja \r\npemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan\r\npenyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan\r\nstruktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta\r\npenyesuaian sistem kerja; \r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Sistem\r\nKerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan\r\nBirokrasi, setiap Instansi Pemerintah melakukan\r\npengaturan Penyesuaian Sistem Kerja;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nBupati Tasikmalaya tentang Sistem Kerja di Lingkungan\r\nPemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Un dang\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Purwakarta dan Subang dengan mengubah\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam\r\nLingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan\r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor\r\n4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6757); sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan\r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor\r\n4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6757); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 \r\nTahun 2019 \r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen\r\nPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1\r\nTahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3\r\nTahun 2016; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\nSistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, mekanisme kerja, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024. \n 12 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2024 ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhanaan birokrasi, yang meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta penyesuaian sistem kerja. Penyesuaian sistem kerja mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis, dengan maksud memberikan pedoman dalam penyesuaian sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mengatur mekanisme kerja yang terdiri atas kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Mekanisme kerja ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peraturan ini juga mengatur proses bisnis sebagai pedoman untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah, yang dilakukan melalui reviu dan evaluasi yang disertai dengan penyesuaian standar operasional prosedur.

Peraturan ini juga menekankan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dengan mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penugasan Pejabat Fungsional hasil dari penyetaraan jabatan sebagai sub koordinator, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGULATION OF REGENT OF TASIKMALAYA
NUMBER 17 OF 2024
on
THE WORK SYSTEM WITHIN THE REGIONAL GOVERNMENT
OF TASIKMALAYA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to realize effective and efficient governance in order to improve government performance and public services, it is necessary to simplify the bureaucracy which includes simplifying the organizational structure, aligning positions, and adjusting the work system;
that based on the provisions of Article 25 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 on the Work System in Government Agencies for Bureaucratic Simplification, each Government Agency makes arrangements for Adjusting the Work System;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0c93709-ccd3-45a7-b354-b2d5a9b15156","actionData","errors"]