[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e08a3f79-b274-46b3-8a08-c7d293e93a99","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan-hidup
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Brebes Tahun 2019 No.5/ TLD No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Bahwa dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam di Kabupaten Brebes yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, terpadu, dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Asas, tujuan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Dumping; Sampah; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Masyarakat; Kerja Sama Daerah; Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup; Pembinaan dna Pengawasan Lingkungan Hidup; Kearifan Lokal Lingkungan Hidup; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Penyelesaian Sengketa Lingkungan; Ketentuan Pidana; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019. \n 63 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, menjaga kelangsungan ekosistem, mencapai keselarasan lingkungan, menjamin keadilan antar generasi, melindungi hak atas lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan global.\n\nKetentuan substansial mencakup perencanaan melalui penyusunan RPPLH Daerah, pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan RPPLH atau daya dukung lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan meliputi KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), perizinan, instrumen ekonomi lingkungan, anggaran berbasis lingkungan, analisis risiko lingkungan, dan audit lingkungan. Pengendalian juga mencakup penanggulangan pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan.\n\nPeraturan ini mengatur pemeliharaan lingkungan melalui konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer, pengelolaan dumping limbah, pengelolaan sampah, sistem informasi lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat, serta peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan KLHS dan RPPLH, mengelola AMDAL dan UKL-UPL, serta melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca. Peraturan ini juga mengatur kerjasama daerah, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, kearifan lokal, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, penyelesaian sengketa lingkungan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","1. Ketentuan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Semua perijinan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib diintegrasikan dengan ijin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 33, Pasal 35, dan Pasal 36 dikenai Sanksi Administratif.\n2. Sanksi Administratif terdiri dari:\n - Teguran tertulis;\n - Paksaan pemerintah;\n - Pembekuan Izin Lingkungan; dan\n - Pencabutan Izin Lingkungan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BREBES,

Considering:

that a good and healthy environment is a fundamental right of every
Indonesian citizen as mandated in the provisions of Article 28H of the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the quality of which needs to
be continuously maintained so that it can continue to support sustainable
development;
that in order to overcome various environmental problems
as a result of human activities and natural events in Brebes Regency
which has resulted in a decrease in the carrying capacity and carrying capacity of the
environment, which ultimately threatens the survival of humans and
other living things, it is necessary to carry out protection and management of the
environment in a comprehensive, integrated and consistent manner by all
stakeholders;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e08a3f79-b274-46b3-8a08-c7d293e93a99","actionData","errors"]