[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e07df006-75c5-487e-8f14-d663cf578bbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penataan pasar daerah dan\r\npenyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang\r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang\r\npengelolaan pasar daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ MDAG/\r\nPER/ 12/ 2013; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor\r\n14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6\r\nTahun 2016 \n Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan\r\nPasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin\r\nBarat Tahun 2011 Nomor 9), Diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018. \n Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan\r\nPasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin\r\nBarat Tahun 2011 Nomor 9), Diubah \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah seperti Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, SKPD, Pejabat, Pasar, Kios, Los/bak, Pelataran/halaman, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Wajib Retribusi, Pedagang, Orang pribadi, Badan, Masa retribusi, SPRD, SKRD, STRD, Pengelolaan Pasar, fungsi Pasar, KBP, dan KIP. Selain itu, diatur mengenai pengelolaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi pasar, meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar, pengelolaan kebersihan, penataan, penertiban, pengamanan, pembinaan pedagang, serta pengendalian dan pengembangan perekonomian di pasar. Penetapan pedagang yang menempati fasilitas pasar harus berdasarkan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan diterbitkannya KBP atau KIP. Kewajiban pedagang mencakup penyediaan tempat sampah, menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar, serta membayar retribusi. Larangan bagi pedagang meliputi meninggalkan aktivitas jual beli, memperjualbelikan barang yang tidak sesuai izin, mengalihfungsikan kios, dan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf 1 maka hak penempatan kios, los/bak dapat dicabut oleh Bupati melalui dinas yang membidangi pasar.\n2. Kartu Bukti Pedagang (KBP) dan Kartu Identitas Pedagang (KIP) dapat dicabut oleh Kepala SKPD yang membidangi pasar.\n3. Pengalihan hak penggunaan kios, los/bak yang tidak sesuai dengan ketentuan tata cara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak, maka hak penggunaan kios, los/bak dapat dicabut oleh Bupati Cq. Kepala SKPD yang membidangi pasar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN
BARAT REGENCY NUMBER 9 OF 2011 CONCERNING MANAGEMENT OF REGIONAL MARKETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTAWARINGIN BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in the context of structuring regional markets and adjusting to Regional Regulation of the Regency of Kotawaringin Barat Number 6 of 2016 concerning Formation and Structure of Regional Apparatus, it is necessary to form a Regional Regulation regarding amendments to Regional Regulation Number 9 of 2011 concerning management of regional markets. \n \n
considering:	\n \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e07df006-75c5-487e-8f14-d663cf578bbe","actionData","errors"]