[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e078b2d4-ae81-4f21-97dc-a90cbabbacaf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":91,"_96":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2024","number","34","year","2024","published_date","2024-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"43dcd3ce-9ff9-48c4-b193-fb69bff3e4f5","Informasi Geospasial",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Jaringan Informasi Geospasial Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jaringan informasi geospasial
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2024/No.34
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Jaringan Informasi Geospasial Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa satu data geospasial merupakan bagian \r\npenting dari implementasi satu data Kabupaten\r\nSemarang yang diperlukan untuk mendukung\r\nperencanaan dan pembangunan daerah dalam rangka\r\nmensejahterakan masyarakat Kabupaten Semarang; bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan\r\nkelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam\r\njaringan informasi geospasial daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4)\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang\r\nInformasi Geospasial menyatakan bahwa Jaringan\r\nInformasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh\r\nPemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan\r\ninformasi geospasial pusat oleh Badan Informasi\r\nGeospasial Republik Indonesia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan\r\nInformasi Geospasial Daerah Kabupaten Semarang; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun\r\n2024; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Penyelenggaraan, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2024. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Semarang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) diterbitkan dengan maksud untuk menyeragamkan Informasi Geospasial Daerah dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Daerah melalui pengelolaan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan. Tujuan dari JIGD adalah mewujudkan sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Geospasial, memfasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Geospasial, menyediakan pedoman teknis pembangunan dan pemantauan Data Geospasial, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Geospasial, serta meningkatkan kualitas Data Geospasial di Daerah.

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Simpul Jaringan Daerah serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengoordinasian, penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial Tematik. JIGD diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik. Simpul Jaringan Daerah beranggotakan Produsen Data, Walidata, dan pembina Data statistik Geospasial di Daerah, yang berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Produsen Data bertugas melakukan pengumpulan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Data, membuat Metadata, dan menyampaikan Data Geospasial dan Metadata kepada Walidata. Walidata bertugas melakukan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Geospasial, serta melakukan koordinasi terhadap Produsen Data Geospasial melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Pembina Data Geospasial di Daerah adalah PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang.

Data Geospasial terdiri atas Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik. Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola sistem informasi pengelolaan Data Geospasial yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Pembuatan Data Geospasial harus berpedoman pada Standar Nasional Indonesia. Produsen Data Geospasial dapat menyediakan personil pengelola Data Geospasial yang menjadi bagian dari anggota Forum Satu Data Daerah. Pembiayaan penyelenggaraan JIGD dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF SEMARANG
NUMBER 34 OF 2024
ABOUT
REGIONAL GEOSPATIAL INFORMATION NETWORK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that one geospatial data is an important part of the implementation of one data of Semarang Regency which is needed to support regional planning and development in order to improve the welfare of the people of Semarang Regency;
that the management of one geospatial data requires integrated institutions and regulations in the regional geospatial information network;
that based on the provisions of Article 45 paragraph (4) of Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information, it is stated that the Regional Geospatial Information Network is implemented by the Regional Government and integrated with the central geospatial information network by the Geospatial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e078b2d4-ae81-4f21-97dc-a90cbabbacaf","actionData","errors"]