[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e077e5d9-bfc5-42c3-a8e4-719bea6f7948","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"19fc4596-3f81-49d8-a264-4185fd66b114","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasangkayu","place_of_enactment","Pasangkayu","theme","Hibah Kepada Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hibah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2025 (2) : 9 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Hibah Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah \r\ndan mewujudkan tata kehidupan berbangsa yang aman, \r\ntertib, sejahtera, maka program pembangunan daerah perlu \r\ndilakukan secara terpadu, dan bersinergi dengan semua \r\npihak; \r\nb. bahwa Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi \r\naktif pihak ketiga dalam kegiatan hibah kepada daerah, \r\nbaik dalam hal pembiayaan maupun pengadaan barang dan \r\njasa; \r\nc. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian \r\ndan pembangunan daerah, diperlukan upaya menambah \r\nsumber pendapatan daerah melalui pengelolan berbagai \r\nsektor yang legal sesuai kewenangan daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan segaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Hibah Kepada Pemerintah \r\nDaerah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2017 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengaturan hibah kepada pemerintah daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penerimaan hibah; bentuk hibah; pengelolaan hibah; penghargaan; pembinaan dan pengendalian; dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hibah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terpadu dan bersinergi dengan melibatkan partisipasi aktif pihak ketiga dalam kegiatan hibah, baik dalam pembiayaan maupun pengadaan barang dan jasa, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tujuan pengaturan hibah ini adalah untuk memberikan ruang kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menggalang partisipasi tersebut, dan sebagai sumber pendapatan daerah yang legal. Hibah dilaksanakan dengan prinsip transparan, tidak mengikat, dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada negara dan daerah.

Hibah dapat berupa uang, barang (bergerak atau tidak bergerak), dan/atau jasa. Hibah berupa uang diterima oleh Badan, disetorkan ke kas daerah, dan menjadi pendapatan daerah yang sah. Hibah berupa barang dibukukan sebagai inventaris daerah dan menjadi kekayaan daerah. Hibah berupa jasa dilaporkan kepada Bupati dan dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bupati dapat membentuk tim pengelola hibah yang bertugas melakukan identifikasi potensi hibah, sosialisasi kepada pihak ketiga, mengkoordinasikan penerimaan hibah, mengusulkan pemberian penghargaan, dan membentuk forum hibah. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak ketiga yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

","transitional_provisions","1. Hibah yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau Keputusan Bupati, selanjutnya dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PASANGKAYU
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PASANGKAYU REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
GRANTS TO REGIONAL GOVERNMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PASANGKAYU,

Considering:

that in order to carry out regional governance and create a safe, orderly, and prosperous national life, regional development programs need to be carried out in an integrated manner and synergize with all parties;
that the Regional Government needs to gather active participation from third parties in grant activities to the region, both in terms of financing and procurement of goods and services;
that in order to increase economic growth and regional development, efforts are needed to increase sources of regional income through the management of various legal sectors in accordance with regional authority;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e077e5d9-bfc5-42c3-a8e4-719bea6f7948","actionData","errors"]