[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0687b15-15f2-4d6b-a5f6-ae5ae4c2d547","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KOPERASI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2018/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pemberdayaan dan \r\n\r\n pengembangan koperasi sebagai bagian integral \r\n\r\n ekonomi rakyat, telah ditetapkan Peraturan Daerah \r\n\r\n Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang \r\n\r\n Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; \r\n\r\n b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi \r\n\r\n Nomor: 28/PUU-XI/2013 yang dalam amar \r\n\r\n putusannya antara lain memutuskan: \r\n\r\n 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang \r\n\r\n Perkoperasian bertentangan dengan Undang- \r\n\r\n Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n\r\n 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang \r\n\r\n Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum \r\n\r\n Mengikat; \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang \r\n\r\n Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu \r\n\r\n sampai dengan terbentuknya Undang-Undang \r\n\r\n yang baru;\r\nSehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan \r\n\r\n Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang \r\n\r\n Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi harus \r\n\r\n disesuaikan; \r\n\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\n\r\n dimaksud dalam huruf b, maka beberapa ketentuan \r\n\r\n dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud \r\n\r\n dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian; \r\n\r\n d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\n\r\n dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu \r\n\r\n menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan \r\n\r\n atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 \r\n\r\n Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan \r\n\r\n Pengembangan Koperasi; \n Undang-Undang Dasar Negara \r\n\r\n Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 \n beberapa ketentuan diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013 \n TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan perkoperasian, serta untuk memperkuat pemberdayaan dan pengembangan koperasi sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Definisi: Mengubah dan menambahkan beberapa definisi terkait dengan koperasi, pemerintah daerah, dan istilah-istilah lain yang relevan dengan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
Prinsip Koperasi: Menegaskan kembali prinsip-prinsip koperasi yang meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian.
Peran Pemerintah Daerah: Memperjelas peran Pemerintah Daerah Kota dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi, memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
Pendirian dan Pembubaran Koperasi: Menyesuaikan prosedur pendirian dan pembubaran koperasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jenis Koperasi: Menegaskan jenis-jenis koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.
Kemitraan Usaha: Mendorong kemitraan usaha antara koperasi dengan pihak lain berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.
Perizinan: Menegaskan bahwa perizinan bagi koperasi meliputi Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Izin Usaha, dengan pelayanan pengesahan badan hukum koperasi oleh Dinas hanya berupa surat rekomendasi.
Pengawasan: Pemerintah Kota melaksanakan pengawasan kepada koperasi dalam rangka mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Depok No. 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/162920/perda-kota-depok-no-12-tahun-2013","e9e897bc-5033-4b21-8716-4fca99d110f7","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 12 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY NUMBER 12 OF 2013
CONCERNING
COOPERATIVE EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0687b15-15f2-4d6b-a5f6-ae5ae4c2d547","actionData","errors"]