[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e065d13f-425f-4356-9501-3dc12a3be008","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 16 Tahun 2018","number","16","year","2018","published_date","2018-11-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - kearsipan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2018/No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, kearsipan merupakan salah satu\r\nurusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan\r\nPelayanan Dasar. Dalam rangka mendukung terwujudnya\r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan\r\nbersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka\r\npenyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu\r\nsistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan\r\nterpadu. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERKA ARSIP NASIONAL No. 24 Tahun 2012; PERKA ARSIP NASIONAL No. 38 Tahun 2015; PERDAKAB BASEL No. 17 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan. Selain itu, diatur pula mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kearsiapn; uraian mengenai penyelenggaraan kearsipan; organisasi kearsipan; pengembangan kerja sama; prasarana dan sarana; pembinaan kearsipan; pengelolaan arsip; sumber daya manusia; pendanaan; perlindungan dan penyelamatan arsip; pengawasan internal; organisasi profesi dan peran serta masyarakat; larangan; sanksi adinistratif; serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2011\r\ntentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bangka\r\nSelatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun\r\n2011 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 27 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 45).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di Kabupaten Bangka Selatan, mendukung pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek kearsipan, termasuk penetapan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, perlindungan, penyelamatan, pengendalian, dan pengawasan arsip.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis, pengelolaan simpul jaringan kearsipan daerah, pemusnahan arsip, pembinaan kearsipan, perlindungan arsip dari bencana, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan, autentifikasi arsip statis, pencarian arsip yang hilang, dan penerbitan izin penggunaan arsip tertutup. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai kewenangannya.

Ketentuan substansial mencakup pedoman penyelenggaraan arsip dinamis dan statis, kearsipan berbasis teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia dan organisasi kearsipan, kerjasama kearsipan, penggunaan sarana dan prasarana kearsipan, pembinaan kearsipan, pendanaan, dan pelayanan kearsipan. Peraturan ini juga mengatur organisasi kearsipan yang terdiri dari unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), serta pengelolaan arsip dinamis (vital, aktif, inaktif) dan arsip statis (akuisisi, pengolahan, preservasi, akses). Pencipta arsip dan LKD wajib menyediakan sarana dan prasarana kearsipan yang dianggarkan dalam APBD.

","transitional_provisions","1. Dalam hal pimpinan unit kearsipan belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal unit kearsipan dan unit pengolah belum memiliki arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan pencipta arsip dan selanjutnya wajib mencukupi kebutuhan akan arsiparis di unit kearsipan dan unit pengolah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan.","sanctions","1. Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang melanggar Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Bangka Selata","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 16 OF 2018
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT IN SOUTH BANGKA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter r of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, archiving is one of the Mandatory Government affairs that is not related to Basic Services;
that in order to support the realization of good and clean regional governance, as well as improving the quality of public services, the implementation of archiving must be carried out in a comprehensive and integrated archival management system;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Archival Management in South Bangka Regency;

Bea

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e065d13f-425f-4356-9501-3dc12a3be008","actionData","errors"]