[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e059c95d-3029-462f-98ac-012055121250","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-02-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bitung","place_of_enactment","Bitung","theme","Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan-lalu-lintas-angkutan-jalan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.KOTABITUNG/4/2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n - dalam rangka mewujudkan lalu lintas teratur, tertib, lancar, selamat, aman, cepat, dan eifsien dan efektif selaras dengan perkembangan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang semakin sertamembeir \n - Pasal 18 ayat (6) UUD Nengara RI Tahun 1945; \r\n- UU No. 8 Tahun 1981; \r\n- UU No. 7 Tahun 1990; \r\n- UU No. 38 Tahun 2004; \r\n- UU No. 22 Tahun 2009; \r\n- UU No. 12 Tahun 2011; \r\n- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; \r\n- PP No. 34 Tahun 2006; \r\n- PP No. 8 Tahun 2011; \r\n- PP No. 32 Tahun 2011; \r\n- PP No. 37 Tahun 2011; \r\n- PP No. 55 Tahun 2012; \r\n- PP No. 80 Tahun 2012; \r\n- PP No. 74 Tahun 2014; \r\n- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012; \r\n- Permenhub No. 13 Tahun 2014; \r\n- Permenhub No. 34 Tahun 2014; \r\n- Permendagri No. 80 Tahun 2015.\r\n\r\n \n - Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini antara lain: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Manajemen Lalu Lintas, Kelas Jalan, Penggunaan Jalan Selain untuk kepentingan alu LIntas, perlengkapan jarak, APILL (Lampu Lalu Lintas). Kekuatan Hukum Petugas, APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan; Penyelenggara Parkir, Penjagaan Lalu Lintas, Pengawasan, Pengendalian, dan Patroli Lalu Lintas, Pemandu Lalu Lintas, Angkutan Barang , Pengendalian dan Pengawasan, Larangan, Sanksi, Keetntuan Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018. \n 35 halaman (117 pasal, 9 hlm.penjelasan) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 8).\n2. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81).\n3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang teratur, tertib, lancar, selamat, aman, cepat, nyaman, efisien, dan efektif. Kebijakan ini mencakup pengaturan perlengkapan jalan, pengendalian, pengawasan, perparkiran, pemeliharaan keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, serta tata cara pengangkutan dan bongkar muat barang.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang mencakup perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan. Peraturan ini juga mengatur kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas, serta daya dukung jalan. Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas memerlukan izin dari kepolisian setempat dan rekomendasi dari kepala dinas terkait. Perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) diatur secara rinci, termasuk penempatannya dan fungsinya. Penyelenggaraan parkir diatur, mencakup fasilitas parkir di dalam dan di luar ruang milik jalan, serta kewajiban penyediaan fasilitas parkir khusus.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai penjagaan, pengawasan, pengendalian, dan patroli lalu lintas, serta pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan dan pemindahan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan juga diatur. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemandu lalu lintas, angkutan barang (termasuk angkutan barang khusus dan berbahaya), dan bongkar muat barang. Terdapat pula larangan-larangan terkait dengan penggunaan jalan dan fasilitas lalu lintas.","transitional_provisions","","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 32, 38, 43 ayat (1), 46, 48, 52 ayat (1), 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 91, 95 ayat (1), 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, dan 108 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi: peringatan tertulis, denda, pencabutan izin, pembatalan izin, dan pembekuan izin.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2), 11 ayat (3), 23 ayat (6), 26, 31 ayat (2), 91 ayat (3), dan 109 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 25, 93, 94, 95 ayat (2), 97, dan 112 dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":90},"text","Peraturan Daerah Kota Bitung No. 8 Tahun 2008 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 11 Tahun 2008 tentang Pengaturan Parkir Kendaraan Bermotor Peraturan Daerah Kota Bitung No. 12 Tahun 2008 tentang Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang","link","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BITUNG
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BITUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize traffic that is orderly, disciplined, smooth, safe, secure, fast, comfortable, efficient and effective in line with the development of traffic and road transportation activities that are increasing and providing services to the community, better, clearer, firmer arrangements are needed and cover the entire Government policy based on existing authority in the field of road traffic;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate road equipment which includes aspects of control, supervision, parking and maintenance for the safety, order and smoothness of traffic and procedures for transporting goods and loading and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e059c95d-3029-462f-98ac-012055121250","actionData","errors"]