[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e04b57ff-30be-41f6-9477-675dd05faff5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Penyelenggaraan Jalan Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jalan Khusus
ABSTRAK:	\n \n bahwa Penyelenggaraan Jalan Khusus merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka melindungi segenap masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan implementasi tujuan bernegara dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban, kelancaran,kenyamanan dan keamanan untuk mobilitas lalu lintas angkutan barang oleh perusahaan yang ada di wilayah\r\nKabupaten Tanah Bumbu yang melebihi daya dukung Jalan perlu pengaturan Penyelenggaraan Jalan Khusus di daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Jalan Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus; \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Penggunaan Jalan; Jalan Khusus; Pembangunan Jalan Khusus; Perizinan; Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Penyelenggara Jalan Khusus; Larangan; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Jalan Khusus, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penggunaan Jalan Khusus: Setiap penyelenggara jalan untuk kepentingan sendiri yang melebihi daya dukung Jalan Umum wajib menggunakan Jalan Khusus.
Kategori Jalan Khusus: Jalan Khusus dikategorikan berdasarkan penggunaannya, meliputi jalan dalam kawasan perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lainnya.
Pembangunan Jalan Khusus: Meliputi penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan preservasi Jalan.
Perizinan: Setiap penyelenggaraan Jalan Khusus wajib mendapatkan izin dari Bupati.
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan Khusus: Penyelenggara memiliki hak untuk merencanakan, membangun, dan mengoperasionalkan Jalan Khusus, serta wajib melaporkan pembangunan kepada Pemerintah Daerah dan memasukkan aspek lingkungan.
Larangan: Dilarang membangun dan mengoperasikan Jalan Khusus tanpa izin, serta memindahtangankan izin.
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha: Masyarakat dapat memberikan masukan, dan penyelenggara dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Orang atau Badan yang tidak melakukan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administrasi (maksimal Rp25.000.000,00), penghentian sementara, pembekuan izin, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 32 dan Pasal 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

DRAFT REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
ORGANIZATION OF SPECIAL ROADS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH BUMBU,

Considering:

that the Organization of Special Roads is a regional government effort to protect all the people of Tanah Bumbu Regency, which is an implementation of the state's objectives in the preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in an effort to realize orderliness, smoothness, comfort and security for the mobility of goods transport by companies in the Tanah Bumbu Regency that exceeds the carrying capacity of the Road, it is necessary to regulate the Organization of Special Roads in the region.
that based on the provisions of Law Number 38 of 2004 concerning Roads as amended several times, most recently by Law Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 38 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e04b57ff-30be-41f6-9477-675dd05faff5","actionData","errors"]