[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0466b6b-c95a-450f-b66e-b6e40d9929a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang KABUPATEN LAYAK ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-10-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara","place_of_enactment","Airmadidi","theme","KABUPATEN LAYAK ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kabupaten-layak-anak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.MINUT 2020/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK
ABSTRAK:	\n \n Semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara perlu diimbangi dengan pemberian perlindungan terhadap anak dari dampak buruk yang mungkin muncul, sehingga perlu membentuk Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Minahasa Utara. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No.33 Tahun 2003; UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permen PPPA No. 11 Tahun 2011; Permen PPPA No. 12 Tahun 2011; Permen PPPA No. 13 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. \n PERDA Kabupaten Minahasa Utara memuat ketentuan umum, Hak Anak, Tahapan Pengembanan KLA, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penganggaran, Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020. \n 20 Hlm (VII Bab, 28 Psl), 6 Hlm Penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Minahasa Utara. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pembangunan yang meningkat. Tujuan pembentukan KLA adalah untuk menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak Anak:\n
- Hak sipil dan kebebasan (identitas, berekspresi, beragama, dll.).
- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (prioritas diasuh orang tua, pengasuhan yang baik).
- Kesehatan dasar dan kesejahteraan (akses layanan kesehatan, gizi, air bersih).
- Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (pendidikan tanpa diskriminasi, pengembangan bakat).
- Perlindungan khusus (anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi).
\n
Tahapan Pengembangan KLA:\n
- Persiapan (peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan data dasar).
- Perencanaan (penyusunan Rencana Aksi Daerah/RAD-KLA).
- Pelaksanaan (program KLA oleh Gugus Tugas).
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
\n
Desa/Kelurahan Layak Anak:\n
- Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
\n
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha:\n
- Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta secara luas dalam pengembangan KLA.
\n

Peraturan ini juga mengatur tentang penganggaran untuk pelaksanaan pengembangan KLA yang dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Gugus Tugas KLA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MINAHASA
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MINAHASA REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
ON
CHILD-FRIENDLY REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MINAHASA,

\n\n \n \n

Considering:

that children are a Gift from God Almighty who have the right to life, to grow, to develop and to participate fairly in accordance with human dignity, and are required to receive protection and care from violence and discrimination;
that with the increasing development in North Minahasa Regency, it needs to be balanced with the provision of protection for children from the bad impacts that may arise, so it is necessary to form a Child-Friendly Regency in the area;
that the government of North Minahasa Regency does not yet have a legal basis in the Region to form a Child-Friendly Regency, including the formation and granting of authority to institutions that will become

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0466b6b-c95a-450f-b66e-b6e40d9929a3","actionData","errors"]