[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e03bd283-ec4e-46b4-9590-12764fa6b6b9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-10-11","effective_date","2011-10-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

menara telekomunikasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong pula peningkatan pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi. \n dasar hukum: UU No.36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; PP No.52 Tahun 2000; PP No.53 Tahun 2000; PP No.74 Tahun 2005; Perda Kabupaten Polewali Mandar No.1 tahun 2010. \n dalam PERDA ini diatur mengenai aspek pengaturan, penataan, perizinan dan penggunaan menara telekomunikasi dalam wilayah daerah Kabupaten Polewali Mandar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah peningkatan pembangunan menara telekomunikasi seiring dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mencegah pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak sesuai dengan tata ruang, lingkungan, dan estetika, serta untuk mendukung industri telekomunikasi, meningkatkan pendapatan daerah, mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.

Peraturan ini mengatur persebaran menara telekomunikasi dalam zona-zona yang memperhatikan potensi ruang, kepadatan pemakai jasa telekomunikasi, dan kaidah penataan ruang wilayah. Penetapan zona lokasi didasarkan pada kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, jumlah sarana dan prasarana, serta letak strategis wilayah. Desain menara telekomunikasi tunggal dan bersama harus mendapatkan persetujuan dari Tim Pengendali Menara Telekomunikasi. Menara bersama sekurang-kurangnya digunakan oleh tiga operator. Konstruksi menara harus memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan.

Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki rekomendasi dan izin prinsip dari Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan rekomendasi, pemohon wajib melampirkan persyaratan administrasi (seperti surat permohonan, foto copy KTP, akta pendirian perusahaan) dan persyaratan teknis (seperti rekomendasi instansi teknis, desain dan konstruksi menara, spesifikasi teknis pondasi menara). Pembangunan menara telekomunikasi diarahkan pada pembangunan menara bersama. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan menara bersama yang menggunakan aset daerah.

Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan untuk menjaga agar pelaksanaan penataan, pembinaan, pembangunan, dan operasionalisasi menara telekomunikasi tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dilakukan dalam bentuk pengawasan dan penertiban. Penyedia menara telekomunikasi wajib mengasuransikan warga sekitar menara dan bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang timbul akibat pembangunan menara. Penyedia menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala.

","transitional_provisions","Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah mempunyai izin sebelum diundangkannya peraturan daerah ini, masa izinnya tetap berlaku sampai dengan batas waktu 3 (tiga) tahun dan setelah itu wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melakukan pembangunan dan mengoperasionalisasikan menara telekomunikasi tanpa izin dari pemerintah daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF POLEWALI MANDAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2011
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POLEWALI MANDAR,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing public need for the use of telecommunication facilities, it also encourages the increase in the construction of telecommunication towers in the Polewali Mandar Regency area;
that in order to prevent the construction and operation of telecommunication towers that are not in accordance with spatial planning, environmental and aesthetic principles, it is necessary to organize, develop, control and supervise the construction and operation of telecommunication towers;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Telecommunication Tower Control;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e03bd283-ec4e-46b4-9590-12764fa6b6b9","actionData","errors"]