[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e02abebb-f067-4b4c-8616-1646e2d097c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Merangin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 3 Tahun 2006","number","3","year","2006","published_date","2006-09-14","effective_date","2006-09-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Merangin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan Partai politik
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2006/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Merangin
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam mendukung kehidupan demokrasi , untuk kelancaran demokrasi maka Kabupaten merangin perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik\r\nuntuk tertib administrasi sesuai PP 29 tahun 2005 tentang bantuan parpol, maka perlu menetapkan peraturan bupati \n UU 54/1999, UU 31/2002, UU 10/2004, UU 32/2004, UU 33/2004, PP 104/2000, PP 29/2005, Permendagri 32/2005 jo Permendagri 25/2006, Perda 5/2004, Perda 1/2006 \n Mengatur mengenai ketentuan umum, tata cara pengajuna bantuan parpol, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi parpol, laporan penggunaan bantuan parpol, ketntuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2006. \n keputusan bupati \n isi 7 halaman, penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Merangin. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung kehidupan demokrasi dan kelancaran administrasi partai politik.

Ketentuan Substansial:

Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Merangin hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
Besaran bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kursi dan dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Tata cara pengajuan bantuan keuangan meliputi pengajuan tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti Surat Keputusan DPP, NPWP, dan surat keterangan autentikasi perolehan kursi.
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dibentuk untuk meneliti kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan.
Penyerahan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten atas nama Bupati.
Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MERANGIN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 03 YEAR 2006
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES
WITHIN MERANGIN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MERANGIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the existence of political parties is an embodiment of people's sovereignty
in supporting democratic life, for the smooth administration
the Merangin Regency Government needs to provide assistance
finance to political parties;
that for orderly administration of financial assistance to political parties
in accordance with Government Regulation Number 29 of 2005 concerning
financial assistance to political parties, it needs to be regulated by a Regulation
Regional Regulation of Merangin Regency.

In view of:

Law Number 7 of 1965 concerning the establishment of the Regency
Level II Sarolangun Bangko Region (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e02abebb-f067-4b4c-8616-1646e2d097c1","actionData","errors"]