[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e023990c-5704-4f3b-9834-536346a09f03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-09-29","effective_date","2010-09-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BPBD
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.4, TLD/No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene
ABSTRAK:	\n \n wilayah Kabupaten Majene memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.9 Tahun 1961; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; PP No.29 Tahun 1980; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perpres No.8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008. \n dalam PERDA ini diatur mengenai asas dan tujuan penanggulangan bencana, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, pembentukan BPBD, serta susunan BPBD Kabupaten Majene. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2010. \n 16 halaman, Penjelasan 3 halaman, Lampiran 1 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene. Latar belakang pembentukan BPBD adalah kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Majene yang memungkinkan terjadinya bencana. Pembentukan BPBD ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Tujuan pembentukan BPBD adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BPBD bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati atau setingkat eselon II a. Tugas pokok BPBD meliputi penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan dan penetapan peta rawan bencana, penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati, pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi BPBD meliputi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Organisasi BPBD terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Semua program kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MAJENE REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 4 OF 2010
ON
ESTABLISHMENT OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
MAJENE REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJENE,

Considering :

that the Majene Regency area has geographical, geological, hydrological and demographic conditions that allow for disasters, both caused by natural factors, non-natural factors and human factors that can cause human casualties, environmental damage, property loss, and psychological impacts which under certain circumstances can hinder development;
that based on Article 18 paragraph (1) of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, it is necessary to establish a Regional Disaster Management Agency of Majene Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Establishment of the Regional Disaster Management

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e023990c-5704-4f3b-9834-536346a09f03","actionData","errors"]