[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e016d09b-8ef3-4175-bc5b-08858201721e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021","number","16","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan pasar
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2021/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan pasar rakyat, Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan perlu pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, akuntabilitas, dan kekhususan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa sering dengan perkembangan pembangunan Daerah berdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah, dan besar, sehingga diperlukan pelindungan, dan pemberdayaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang, saling menguntungkan melalui kemitraan yang sehat antara pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; bahwa pasar rakyat merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat keberadaannya perlu ditata dan dilindungi agar tercipta pasar yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; bahwa dalam rangka melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pemberdayaan, sehingga terjadi sinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dalam rangka pemenuhan kewajiban perizinan berusaha, kepastian berusaha serta dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Perda Kab. Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 7 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; Permendag Nomor 21 Tahun 2021; Permendag Nomor 23 Tahun 2021 \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perlindungan Pasar Rakyat; Pemberdayaan Pasar Rakyat; Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Perizinan; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern \n Halaman: 34, Lampiran: 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M dari dampak negatif keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, termasuk kepastian hukum atas status lahan dan prioritas kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang yang sudah ada sebelum renovasi atau relokasi. Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan melalui pembinaan, peningkatan kualitas sarana, pengembangan usaha, dan fasilitasi pembentukan wadah pedagang. Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan meliputi pengaturan zonasi, klasifikasi pasar, dan kerjasama pengelolaan. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, menjaga keseimbangan dengan Pasar Rakyat, dan memenuhi standar teknis penataan ruang. Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dan mematuhi ketentuan mengenai penyediaan ruang usaha untuk UMK-M dan pemasaran produk lokal. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi Pelaku Usaha serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","1. Terhadap minimarket waralaba sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan yang keberadaanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan penataan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan, menetapkan minimarket waralaba yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Minimarket waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan perpanjangan sewa menyewa pada lokasi yang sama paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n4. Dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penataan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengambilalihan (take over) minimarket waralaba menjadi minimarket non waralaba milik Koperasi binaan Daerah.\n5. Setelah pengambilalihan (take over) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai, minimarket waralaba segera memproses perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n6. Dalam hal pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir, namun proses pengambilalihan (take over) batal atau tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban, maka perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan memberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan Perizinan Berusaha.","sanctions","1. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan perizinan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, atau pencabutan izin.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan di dalam Pasar Rakyat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/17518/perda-kab-kulon-progo-no-11-tahun-2011","2c333ec9-c60b-4041-ab4b-7a398666a8a3","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KULON PROGO
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 16 OF 2021
CONCERNING
PROTECTION, EMPOWERMENT, AND MANAGEMENT OF PEOPLE'S MARKETS
AS WELL AS MANAGEMENT OF SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KULON PROGO,

Considering:

that the existence of people's markets, cooperatives, micro, small, and medium enterprises as well as shopping centers and modern stores in order to improve the standard of living of the community in the people's economic sector requires optimal utilization and management by paying attention to the principles of economic democracy, equality, justice, accountability, and the specificity of the potential of the Region so as to improve the welfare of the community;
that along with the development of the Region, it has an impact on the development of networked trade businesses on a small, medium, and large scale, so

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e016d09b-8ef3-4175-bc5b-08858201721e","actionData","errors"]