[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e016bd37-c4fb-4511-aabe-d652eb8c1a4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2009","number","10","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n a.ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian tuntutan kerugian daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2007 ;\r\nb.ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah ; \n UU No. 8 tahun 1974, UU No. 31 tahun 1999, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 30 tahun 2002, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 10 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 15 taun 2006, UU No. 30 tahun 1980, UU No. 58 tahun 2005, UU No. 79 tahun 2005, UU No. 6 tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007, PP No. 6 tahun 2008, PERDA No. 1 tahu 2005, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 4 tahun 2009. \n 1. ketentuan umum;2. ruang lingkup informasi kerugian daerah;3. pembentukan majelis pertimbangan TPTGR;4. penyelesaian kerugian daerah ;5. kadaluwarsa\r\n;6. sanksi;7. penghapusan ;8. pembebasan;9. penyetoran ;10. pelaporan;11. ketentuan lain lain;12. ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut: Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah \n Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam perda \n 32 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 mengatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan kerugian daerah. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 16 Tahun 2007) agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel dan transparan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan Majelis Pertimbangan TPTGR yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.\n2. Prosedur penyelesaian kerugian daerah melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), termasuk pelaporan, verifikasi, dan penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).\n3. Mekanisme pembebanan kerugian daerah sementara dan tetap, serta penetapan batas waktu pengajuan keberatan.\n4. Tata cara pelaksanaan keputusan pembebanan, termasuk penyitaan dan pelelangan aset.\n5. Ketentuan mengenai ganti rugi oleh pihak lain dan pencatatan kerugian daerah.\n6. Cara penyelesaian TGR melalui upaya damai, TGR biasa, dan pencatatan.\n7. Ketentuan mengenai kedaluwarsa kewajiban membayar ganti rugi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bendahara dan pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Atasan langsung bendahara dan pegawai atau kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2009
CONCERNING
PROCEDURES FOR SETTLING REGIONAL LOSS CLAIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the provisions governing the procedures for settling regional loss claims have been regulated in Regional Regulation of Serang Regency Number 16 of 2007;
that the provisions as referred to in letter a, in their implementation, there are matters that need to be adjusted, therefore it is necessary to make changes by revoking Regional Regulation Number 16 of 2007 concerning Procedures for Settling Regional Loss Claims;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to re-regulate the Procedures for Settling Regional Loss Claims with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e016bd37-c4fb-4511-aabe-d652eb8c1a4e","actionData","errors"]