[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0111924-35e0-47a7-9941-ec9f6d1a67d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. No. 2017/2, TLD. 324, LL KOTA AMBON : 8 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 42 Tahun 2013; PERMENKUMHAM No. 22 Tahun 2013; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin hak masyarakat miskin atas akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Kebijakan ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon sebagai koordinator, yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Bagian Hukum bertugas menyusun kebijakan, standar bantuan hukum, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan kepada DPRD. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan berbadan hukum dan terakreditasi. Bantuan hukum meliputi litigasi (pendampingan di pengadilan) dan non-litigasi (penyuluhan, konsultasi, mediasi). Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, serta larangan bagi pemberi bantuan hukum untuk menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum.","transitional_provisions","sanctions","Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF AMBON
NUMBER 2 OF 2017
ON
LEGAL AID ORGANIZATION
FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Legal Aid for Poor Communities; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law of the Republic of Indonesia Number 60 of 1958 on Stipulation of Emergency Law Number 23 of 1957 on Establishment of Second Level Autonomous Regions Within the First Level Autonomous Region of Maluku (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1957 Number 80) As Law (State Gazette State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0111924-35e0-47a7-9941-ec9f6d1a67d8","actionData","errors"]