[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfeb4201-5cba-4031-ba59-098ad089929e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang\r\nPembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2010 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Desa Karya Maju Kecamatan Marabahan Dengan Sistematika; ketentuan Umum; Tujuan Pembentukan Desa; Syarat-Syarat Pembentukan; Mekanisme Pembentukan Desa; Nama Desa Yang Baru Dibentuk; Pengaturan Pemerintahan Desa; Pengaturan Sarana Dan Prasarana; Pengaturan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Dan Organisasi-Organisasi Sosial Budaya Desa; Pengaturan Kekayaan Desa; Pengaturan Batas Wilayah Desa; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Desa Karya Maju di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Latar belakang pembentukan desa ini adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, serta Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Tujuan pembentukan Desa Karya Maju adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup syarat-syarat pembentukan desa, mekanisme pembentukan desa, nama desa yang baru dibentuk, pengaturan pemerintahan desa, pengaturan sarana dan prasarana, pengaturan administrasi lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial budaya desa, pengaturan kekayaan desa, dan pengaturan batas wilayah desa. Syarat-syarat pembentukan desa meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa, serta sarana dan prasarana. Mekanisme pembentukan desa melibatkan prakarsa masyarakat, usulan kepada BPD dan Pemerintah Desa, pembahasan oleh BPD dan Pemerintah Desa, usulan Kepala Desa kepada Bupati, observasi dan penelitian oleh Tim, rekomendasi Tim kepada Bupati, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan oleh DPRD dan Bupati, penetapan Peraturan Daerah oleh Bupati, dan pengundangan dalam Lembaran Daerah.

Peraturan ini juga mengatur bahwa pengaturan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat pemerintah desa yang bersangkutan. Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi sosial budaya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial yang bersangkutan. Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pengaturan batas wilayah desa dan peta desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama antar Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BARITO KUALA REGENCY
YEAR 2011 NUMBER 8

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF KARYA MAJU VILLAGE, MARABAHAN SUB-DISTRICT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 28 of 2006 concerning the Formation, Abolition, Merger of Villages and Changes in the Status of Villages to Urban Villages and Regional Regulation Number 40 of 2008 concerning the Formation, Abolition, Merger of Villages and Changes in the Status of Villages to Urban Villages and to improve public service in order to accelerate the realization of community welfare;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfeb4201-5cba-4031-ba59-098ad089929e","actionData","errors"]