[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfe9e4cb-2f2b-4eb6-9991-0d05039e14c3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-21","effective_date","2009-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KELURAHAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kelurahan merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelurahan; \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas, susunan organisasi dan tata kerja, keuangan, lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2009. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mempertahankan keberlakuan nama dan batas Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 002 Tahun 1997, sampai dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kelurahan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di perkotaan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai. Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat pangkat, masa kerja, dan kemampuan teknis. Lurah bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Keuangan kelurahan bersumber dari APBD Kota Surakarta, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah. Pembinaan umum dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sedangkan pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua nama dan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II.01 sampai dengan II.51 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 002 Tahun 1997 tentang Pembentukan Lingkungan Dalam Kelurahan Di Kotamadya DATI II Surakarta Sesuai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Berdasarkan Pola Minimal Dan Maksimal, dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja kelurahan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SURAKARTA CITY YEAR 2009 NUMBER 5

GOVERNMENT OF SURAKARTA CITY

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY

NUMBER 4 OF 2009

CONCERNING

URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfe9e4cb-2f2b-4eb6-9991-0d05039e14c3","actionData","errors"]