[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfe95090-beea-40c4-becc-8d8114a5cfb7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":81,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pemberdayaan Desa Wisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata dan Kebudayaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD/2023/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Desa Wisata
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemberdayaan desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;\r\nBahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;\r\nBahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata; \n Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Dengan Memuat : \r\nKetentuan Umum;\r\nPenetapan Desa Wisata;\r\nPengelolaan Desa Wisata;\r\nPengembangan Daya Tarik Wisata;\r\nUsaha Pariwisata Pada Desa Wisata;\r\nDukungan Pemerintah Daerah;\r\nPartisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha;\r\nKerja Sama;\r\nPendanaan;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nKetentuan Peralihan;\r\nKetentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan desa wisata di Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah pentingnya desa wisata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta melindungi nilai-nilai budaya dan kelestarian alam.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Penetapan Desa Wisata: Melalui tahapan pencanangan, penilaian, dan penetapan oleh Gubernur, terutama untuk desa wisata lintas Kabupaten/Kota.
Pengelola Desa Wisata: Pengelola dapat berupa BUM Desa, lembaga kemasyarakatan desa, atau badan usaha lain yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa. Pengelola bertugas mengatur kegiatan wisata, membina usaha kepariwisataan, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
Pengembangan Daya Tarik Wisata: Meliputi pengembangan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat, serta promosi wisata.
Usaha Pariwisata pada Desa Wisata: Mencakup berbagai jenis usaha seperti jasa makanan dan minuman, akomodasi, hiburan, dan transportasi wisata. Pemerintah Daerah dapat membatasi jenis usaha tertentu untuk melindungi nilai budaya dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Setiap usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Dukungan Pemerintah Daerah: Berupa penyediaan infrastruktur seperti informasi petunjuk arah, penerangan jalan, jalan, sumber daya air, telekomunikasi, transportasi, serta pos keamanan dan informasi.
Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha: Masyarakat dapat berpartisipasi melalui usulan, pemberdayaan, dan usaha pariwisata. Dunia usaha dapat berpartisipasi melalui pembiayaan, penyediaan sarana, promosi, dan pelatihan.
Kerja Sama: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga pemerintah di luar negeri.
Pendanaan: Bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan sumber lain yang sah.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan desa wisata.

","transitional_provisions","1. Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai pencanangan Desa Wisata.\n2. Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 3 OF 2022
ABOUT
VILLAGE TOURISM EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that village tourism empowerment has an important role to advance the welfare of the community, equalize business and employment opportunities, optimize the economic potential and characteristics of the region, and promote and protect cultural values, religion, customs, and preserve the natural environment;
that in the context of village tourism empowerment, independence and welfare are needed through increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilization of resources through the establishment of policies, programs, activities, and assistance that are in accordance with the priority needs of the community;
that based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfe95090-beea-40c4-becc-8d8114a5cfb7","actionData","errors"]