[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfdc3d62-c27f-4395-98b7-e9aa4476bbde","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Boyolali","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-11-20","effective_date","2013-11-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Boyolali","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BOYOLALI
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD No.10/2013, TLD No.146
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Boyolali, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, sela at, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna; bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan j alan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Ta hun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang jaringannya berada di wilayah kabupaten, pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyola li Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS; JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR; SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR; BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR; PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS; PEMBINAAN PEMAKAI JALAN; ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS; PEMINDAHAN KENDARAAN; PERPARKIRAN; BONGKAR MUAT BARANG; PEMBINAAN ANGKUTAN; TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG; PENYELENGGARAAN TERMINAL; PENYELENGGARAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DI TERMINAL PENUMPANG; TERMINAL BARANG; SUMBER DAYA MANUSIA; PEMBINAAN , PENGAWASAN, PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI; FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; SANKSI ADMINISTRASI; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013. \n 72 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna, dan berhasil guna, serta terintegrasi dengan moda angkutan lain. Latar belakangnya adalah untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Boyolali.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas: Dinas Perhubungan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Ini termasuk penetapan rute angkutan umum, jaringan angkutan barang, dan sirkulasi lalu lintas.
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang memuat rencana lokasi kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas, prakiraan perpindahan orang dan barang, arah kebijakan lalu lintas, dan rencana kebutuhan simpul.
Pengujian Kendaraan Bermotor: Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan wajib menjalani pengujian berkala setiap 6 bulan.
Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin): Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
Perparkiran: Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
Pembinaan Angkutan: Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi taksi. Setiap orang atau badan hukum yang akan berusaha di bidang angkutan umum wajib melengkapi izin usaha angkutan dan izin trayek.
Terminal Angkutan Penumpang: Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan terminal penumpang, yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 28 ayat (1), Pasal 103 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembatalan izin, pembekuan izin, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ΒΟΥOLALI

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 10 OF 2013
ABOUT
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT MANAGEMENT
IN BOYOLALI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

Considering:

that in order to support the development and economic growth in Boyolali Regency, a reliable, safe, smooth, orderly, secure, comfortable, efficient and effective road traffic and transport system is required;
that the road traffic and transport system needs to be organized by integrating all components of road traffic and transport into a single unit that encompasses all policies of the Boyolali Regency Government, based on existing authorities in accordance with the provisions of laws and regulations;
that in accordance with the provisions in Article 6 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport, in the implementation of traffic and transport, the Regional Government is authorized to carry out road

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfdc3d62-c27f-4395-98b7-e9aa4476bbde","actionData","errors"]