[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfd5ed40-aec7-4934-80ce-e7c5c725b4cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-02-01","effective_date","2021-02-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 3, BN 2021/ NO 25; JDIH ESDM.GO.ID : 25 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemneterian Energi dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2013).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui pengendalian gratifikasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban dan Larangan: Pegawai KESDM dan Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika tidak dapat menolak, wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau langsung ke KPK. Dilarang memberikan gratifikasi yang dianggap suap.
Kategori Gratifikasi: Dibagi menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan (berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban) dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (misalnya, pemberian dalam keluarga tanpa benturan kepentingan, keuntungan dari investasi yang berlaku umum, dll.).
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Menteri membentuk UPG Kementerian yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal. UPG Kementerian dibantu oleh UPG Unit yang dibentuk di setiap Unit Organisasi/Kerja. UPG bertugas menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, serta meneruskannya ke KPK.
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi: Penerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan kepada UPG atau KPK dalam jangka waktu tertentu. Laporan harus memuat informasi lengkap mengenai penerima, pemberi, jenis, nilai, dan kronologis gratifikasi.
Penanganan Laporan Gratifikasi: Meliputi verifikasi, analisis, dan penetapan status oleh KPK. UPG melakukan verifikasi dan analisis laporan, kemudian meneruskannya ke KPK untuk penetapan status kepemilikan gratifikasi.
Hak dan Perlindungan Pelapor: Pelapor yang beritikad baik berhak memperoleh penjelasan, informasi perkembangan laporan, dan perlindungan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tindak lanjut setelah penetapan status kepemilikan gratifikasi dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi.

","transitional_provisions","1. UPG pada Unit Organisasi, Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku agar menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen ESDM No. 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143760/permen-esdm-no-37-tahun-2014","00904095-8be0-4f4e-8c05-e0a4f4fb7eb0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2021

ABOUT

GRATIFICATION CONTROL WITHIN THE
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out a clean government and free from corruption, collusion, and nepotism within the Ministry of Energy and Mineral Resources, it is necessary to control the acceptance and giving of gratification as a form of employee integrity in carrying out government duties and functions;
that Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 37 of 2014 concerning Gratification Control within the Ministry of Energy and Mineral Resources is no longer in accordance with the development of laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfd5ed40-aec7-4934-80ce-e7c5c725b4cd","actionData","errors"]