[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfd337ea-a65c-43ae-a4b0-ee963050f02b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemerdayaan Dan Pelindungan Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang","place_of_enactment","Tangerang","theme","Pemerdayaan Dan Pelindungan Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi-dan-usaha-mikro
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerdayaan Dan Pelindungan Koperasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat atau sebagai badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, memiliki peran yang strategis didalam pembangunan daerah, dalam upaya mewujudkan ketahanan ekonomi daerah demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berlandasan Pancasila dan undang-undang Dasar Tahun 1945; bahwa peran strategis Koperasi perlu dioptimalkan melalui upaya pemberdayaandan pelindungan oleh pemerintah daerah, sehingga koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; bahwa demi terciptanya kepastian hukum, dibutuhkan pengaturan dalam pemberian pemberdayaan dan pelindungan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 7 Tahun 2021; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tugas dan Wewenang; Bab III Koperasi; Bab IV Pemberdayaan; Bab V Perlindungan; Bab VI Perizinan; Bab VII Pendidikan dan Pelatihan; Bab VIII Dekopinda; Bab IX Pelaporan; Bab X Pendanaan; Bab XI Sanksi Administratif; Bab XII Pembinaan dan Pengawasan; dan Bab XIII Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2022. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi koperasi di Kota Tangerang. Latar belakangnya adalah koperasi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi, termasuk penyusunan rencana strategis, kebijakan, dan penetapan standar.
Ruang lingkup yang diatur meliputi koperasi, pemberdayaan, perlindungan, perizinan, Dekopinda, pelaporan, pendanaan, sanksi administratif, pembinaan, dan pengawasan.
Pengaturan mengenai bentuk dan jenis koperasi, termasuk Koperasi Primer dan Sekunder, serta jenis koperasi seperti koperasi konsumen, produsen, jasa, pemasaran, dan simpan pinjam.
Kebijakan pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi, serta kerjasama dan kemitraan.
Pelindungan koperasi melalui penerbitan izin usaha, penetapan bidang usaha yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, dan pemulihan usaha dalam kondisi darurat.
Perizinan bagi koperasi dalam menjalankan usaha, termasuk izin usaha simpan pinjam dan izin operasional untuk pembukaan kantor cabang.
Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi.
Peran Dekopinda sebagai lembaga gerakan koperasi dan mitra Pemerintah Daerah.
Pelaporan oleh koperasi mengenai hasil rapat anggota dan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam.
Pendanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.
Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","Setiap Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
TANGERANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2022
CONCERNING
COOPERATIVE EMPOWERMENT AND PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANGERANG,

\n\n \n \n

Considering:

that Cooperatives as a people's economic movement or as a business entity based on the principle of kinship, have a strategic role in regional development, in an effort to realize regional economic resilience in order to create a prosperous, just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that the strategic role of Cooperatives needs to be optimized through empowerment and protection efforts by the regional government, so that cooperatives become strong, healthy, independent, and resilient;
that in order to create legal certainty, regulation is needed in providing empowerment and protection for Cooperatives as referred to in letter b;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfd337ea-a65c-43ae-a4b0-ee963050f02b","actionData","errors"]