[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfd2c5cd-29fa-4c56-9506-9735acde0fcc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 2024","number","64","year","2024","published_date","2024-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dewan Pertimbangan Presiden - perubahan
2024
Undang-undang (UU) NO. 64, LN 2024 (228), TLN (6997) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung kebutuhan hukum yang ada sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945 dan UU Nomor 19 Tahun 2006. \n UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2006. Dengan Undang-Undang ini ditetapkan Dewan Pertimbangan Presiden berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. \n UU ini mengubah UU Nomor 19 Tahun 2006. \n Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 6, penjelasan hlm 7 sd 9) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden dapat memberikan nasihat dan pertimbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, dan kepemerintahan yang baik. Dewan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota serta beberapa anggota lainnya yang ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden. Anggota Dewan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki sifat kenegarawanan dan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, anggota Dewan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat manajerial dan nonmanajerial pada instansi pemerintah.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua istilah Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus dibaca Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.\n2. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.\n3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\n4. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40192/uu-no-19-tahun-2006","54abe6b5-f031-4450-b026-23b93c1c3fc3","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64 YEAR 2024
on
AMENDMENT TO LAW NUMBER 19 YEAR 2006
ON THE PRESIDENTIAL ADVISORY COUNCIL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in exercising its authority as the holder of government power under the Constitution requires advice and consideration so that the policies set are in accordance with the principles of law, democracy, and good governance in order to achieve the vision and mission of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in exercising its authority as referred to in letter a, needs advice and consideration so that the policies set are in accordance with the principles of law, democracy, and good governance;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfd2c5cd-29fa-4c56-9506-9735acde0fcc","actionData","errors"]