[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfcbf9f2-d28a-4bf6-8372-fde4c519b0e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Guru Kabupaten Muna Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Perlindungan Guru Kabupaten Muna Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

guru
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Guru Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:	\n \n Guru adalah bagian dari tenaga pendidik dan sistem pendidikan yang harus mendapatkan perlindungan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pengajaran dan pendidikan guna memastikan tujuan pendidikan dapat terwujud dengan baik dan berkesinambungan \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 14 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Guru; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga; Kedudukan Guru; Wewenang Guru; Pelaksanaan Perlindungan Guru; Larangan; Peran dan Koordinasi Kelembagaan; Sanksi Administrasi; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada guru di Kabupaten Muna Barat. Latar belakangnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. Tujuan perlindungan guru adalah untuk menjaga martabat guru, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, dan mencegah tindakan kekerasan terhadap guru.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi guru, serta menyusun rencana strategis perlindungan guru. Satuan pendidikan bertanggung jawab mencegah dan menangani guru yang menjadi korban kekerasan. Organisasi profesi guru juga memiliki kewajiban serupa. Masyarakat dan orang tua diharapkan berpartisipasi dalam mendukung perlindungan guru.

Guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, penghasilan yang layak, promosi, cuti, perlindungan atas kekayaan intelektual, kesempatan meningkatkan kompetensi, dan kebebasan berserikat. Guru juga memiliki kewajiban untuk merencanakan pembelajaran, meningkatkan kualifikasi, bertindak objektif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, dan memelihara persatuan bangsa.

Peraturan ini mengatur tentang kedudukan guru sebagai tenaga profesional, wewenang guru dalam memberikan penilaian, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik. Pelaksanaan perlindungan guru meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Terdapat larangan bagi guru untuk melakukan kekerasan dan bagi pihak lain untuk melakukan intimidasi terhadap guru.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Guru yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 23 huruf (b) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan terhadap guru.\n3. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud Ayat (2) guru dikenakan sanksi administratif berupa;\na. teguran;\nb. peringatan tertulis;\nc. penundaan pemberian Hak Guru;\nd. penundaan pangkat;\ne. penurunan Pangkat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
ON
TEACHER PROTECTION IN WEST MUNA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that educating the nation is a collective goal of the Indonesian nation that must be carried out and realized in the implementation of government duties and functions as an effort to prepare the nation's future for the better;
that the national education system is one way to shape the mental and intellectual readiness of the young generation of Indonesia so that they are able to master science and technology based on the values of faith and the nobility of the Indonesian nation;
that teachers are part of the teaching staff and the education system who must receive protection in the implementation of teaching and education duties and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfcbf9f2-d28a-4bf6-8372-fde4c519b0e8","actionData","errors"]