[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfcb7021-4c54-4dfd-9c13-c0f5c73c2225","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-09-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kendal","place_of_enactment","Kendal","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan hukum-masyarakat miskin
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2020/ No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan\r\nHukum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di\r\nKabupaten Kendal;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; \n Dalam peraturan ini daitur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas-Asas' Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penganggaran dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Koordinasi; Kerja Sama; Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengamanatkan perlunya peraturan daerah untuk mengatur penyelenggaraan bantuan hukum yang dibiayai oleh APBD. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan hukum dalam memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum, serta mendukung pencapaian tujuan nasional dalam menjamin akses keadilan, mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, dan terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan.

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan bantuan hukum oleh Bupati kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan melalui fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum wajib memenuhi persyaratan berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Mereka berkewajiban melaporkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, memberikan informasi kepada pemohon, menjaga kerahasiaan data, dan memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai, sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berkewajiban menyampaikan informasi yang benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima dana bantuan Hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini apabila perkara yang telah ditangani oleh Pemberi bantuan Hukum telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain.\n2. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 26 Bupati melaporkan kepada instansi Pemerintah Pusat yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KENDAL
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KENDAL REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
THE PROVISION OF LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES
IN KENDAL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KENDAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Provision of Legal Aid for Poor Communities in Kendal Regency; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java as amended by Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of Batang Level II Region by amending Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfcb7021-4c54-4dfd-9c13-c0f5c73c2225","actionData","errors"]