[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfcb473d-f956-4da6-ac56-7c600adf54eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 11 Tahun 2002","number","11","year","2002","published_date","2002-03-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - IZIN - PENDIRIAN - BENGKEL - KENDARAAN - BERMOTOR
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di jalan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dimungkinkan meningkatnya pelayanan perbengkelan yang semakin berkembang perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi perbengkelan kendaraan bermotor; Berdasarkan pada huruf a agar setiap bengkel kendaraan bermotor memenuhi standarisasi guna tercapainya persyaratan teknis; \r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor. \n UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU no. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang RETRIBUSI IZIN PENDIRIAN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Proses Penerbitan Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor; Prinsip dan Penetapan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2002. \n Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis\r\npelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 9 hlmn; 2 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang memerlukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perbengkelan agar memenuhi standarisasi teknis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan di berbagai bidang.

Ketentuan Substansial:

Setiap orang atau badan yang mengusahakan perbengkelan kendaraan bermotor wajib memiliki Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan dengan melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta melunasi retribusi sesuai tarif yang berlaku. Izin berlaku selama 5 tahun.

Struktur dan Besaran Tarif:

Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan tipe bengkel (roda 2 atau roda 4, tipe A, B, atau C). Selain izin pendirian, setiap bengkel wajib memiliki kartu kegiatan usaha bengkel kendaraan bermotor yang diperbarui setiap tahun dengan tarif yang berbeda berdasarkan jenis dan tipe bengkel.

Tata Cara Pemungutan dan Penagihan:

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pembayaran dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 jam. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","1. Izin Pendirian Bengkel Kenderaan Bermotor yang masa berlakunya sudah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ;\n2. Apabila terjadi perubahan Type perbengkelan berlaku ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 11 OF 2002
CONCERNING
LOCAL FEE FOR MOTOR VEHICLE REPAIR SHOP ESTABLISHMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the increasing number of motor vehicles on the road
both 2 (two) and 4 (four) wheels, it is possible to increase
workshop services that are increasingly developing, there is a need for guidance,
control and supervision for motor vehicle repair shops;
that based on letter a, every motor vehicle repair shop
meets standardization in order to achieve technical requirements;
that based on the considerations as referred to in letters a and b
it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Local Fee for Motor Vehicle Repair Shop Establishment Permit.

In view of:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfcb473d-f956-4da6-ac56-7c600adf54eb","actionData","errors"]