[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfbfe6c9-1753-4bd8-90c8-7b88727e75d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2018
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; \r\nb. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); \r\n3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); \r\n4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); \r\n8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825); \r\n9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135); \r\n10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13); \n Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. hak dan kewajiban;\r\nb. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;\r\nc. pelayanan kesehatan ibu yang meliputi pelayanan kesehatan ibu\r\nsebelum hamil, hamil, pelayanan persalinan, pelayanan nifas dan\r\npelayanan keluarga berencana;\r\nd. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita;\r\ne. sumber daya KIBBLA yang meliputi Tenaga KIBBLA, sarana pelayanan\r\nkesehatan dan pendanaan kesehatan;\r\nf. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;\r\ng. pengaduan;\r\nh. sanksi administrasi;\r\ni. ketentuan penyidikan;\r\nj. ketentuan pidana; dan\r\nk. ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018. \n Jumlah Halaman 21 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan yang optimal dan terpadu, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Ketentuan Substansial:

Hak dan Kewajiban: Peraturan ini mengatur hak-hak ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita terkait pelayanan kesehatan, termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum hamil, selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Juga diatur hak mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kewajiban Pemerintah Daerah adalah menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas, melakukan pengawasan, serta menjamin ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan pelayanan sesuai standar. Ibu, keluarga, dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mendukung pelayanan KIBBLA.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berwenang memberikan peringatan dan mencabut izin praktik tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

Pelayanan Kesehatan Ibu: Peraturan ini mengatur pelayanan kesehatan ibu sebelum hamil, selama hamil, persalinan, masa nifas, dan keluarga berencana. Pemerintah Daerah dan swasta harus mengupayakan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil. Tenaga KIBBLA harus memberikan informasi kepada keluarga mengenai ibu hamil yang berisiko tinggi. Pelayanan persalinan harus dilakukan sesuai standar, dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan darah yang cukup. Pelayanan nifas harus diberikan sesuai prosedur, dan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan keluarga berencana.

Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak: Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, dan anak balita. Pemerintah Daerah menggalakkan program pemberian ASI eksklusif. Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat dengan alat steril. Pemerintah Daerah memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.

Sumber Daya KIBBLA: Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek. Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli. Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun Beranak) dilarang memberi pertolongan persalinan. Setiap sarana pelayanan kesehatan harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.\n3. Dalam hal terjadi malpraktek oleh Tenaga KIBBLA, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, menyebabkan cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BUTON
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

COPY

REGIONAL REGULATION OF BUTON UTARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
ON
THE HEALTH OF MOTHERS, NEWBORN BABIES, INFANTS AND TODDLERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BUTON,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to improve the Health of Mothers, Newborn Babies, Infants and Toddlers, it is necessary to develop guarantees for optimal, comprehensive and integrated health service quality through health development programs that can improve people's welfare;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the development of the Health of Mothers, Newborn Babies, Infants and Toddlers, it is necessary to regulate the order of organizing health development;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfbfe6c9-1753-4bd8-90c8-7b88727e75d4","actionData","errors"]