[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfbf015a-35a2-44bd-890c-c8685256bab5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 07 Tahun 2016","number","07","year","2016","published_date","2016-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

anak, keluarga, hak anak
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG STANDAR PENGASUHAN ANAK DALAM LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar;\r\nb.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai;\r\nc.menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, perluadanya standar pengasuhan anak; \n 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974;\r\n2.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979;\r\n3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ;\r\n4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008;\r\n5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;\r\n6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;\r\n7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;\r\n8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;\r\n9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988;\r\n12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;\r\n13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;\r\n14.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;\r\n15.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010;\r\n16.Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010;\r\n17.Peraturan MenteriNegara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008;\r\n18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009;\r\n19.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2009;\r\n20.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2009;\r\n21.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010;\r\n22.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor30/HUK/2011;\r\n23.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012;\r\n24.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012;\r\n25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015;\r\n26.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 135/HUK Tahun 2009;\r\n27.Keputusan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 15A/HUK/2010;\r\n28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2015;\r\n29.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016; \n Standar pengsuhan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial anak, bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya, memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak. Dan dilaksanakan dalam lingkup pembinaan, rehabilitasi dll. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016. \n 14 Halaman, dan 3 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang standar pengasuhan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak-hak anak dan memastikan LKSA menyelenggarakan pengasuhan yang memenuhi hak-hak tersebut.

Tujuan:

Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya.
Memberikan pedoman bagi LKSA dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak.
Mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan dalam pengasuhan anak.
Mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi.
Memfasilitasi instansi berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan LKSA yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Ketentuan Substansial:

Penyelenggara pengasuhan anak meliputi pemerintah daerah, LKSA, dan masyarakat.
Lingkup penyelenggaraan pengasuhan anak meliputi pembinaan, rehabilitasi, penjaminan, perlindungan, pemberdayaan, penertiban dan pengendalian, serta pengangkutan.
Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan kebijakan dan program, menyediakan akses dan sarana, memberikan bantuan sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan, menetapkan standar pelayanan, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta mengalokasikan anggaran.
LKSA berkewajiban memenuhi standar operasional pengasuhan dan perlindungan anak, memiliki tenaga sosial yang kompeten, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, dan melaporkan perkembangan anak.
Anak yang menerima pengasuhan di LKSA adalah anak terlantar karena kemiskinan, bencana, perdagangan orang, atau sebab lainnya.
Setiap anak asuh memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Sarana, prasarana, dan standarisasi LKSA harus memenuhi kelayakan keamanan gedung, kesehatan, lingkungan, ketersediaan tenaga sosial, ruang belajar, tidur, makan, permandian, ibadah, dan lainnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. LKSA yang tidak memenuhi standar sarana dan prasarana ditunda izin operasionalnya.\n2. LKSA yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum terhadap anak asuhnya dicabut izin operasionalnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
on
CHILD CARE STANDARDS
IN CHILD SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that every child shall have the right to life, growth,\ndevelopment and participation in a reasonable manner in accordance\nwith human dignity and\nreceive protection from violence and discrimination;
that to ensure the fulfillment of children's rights\nadequate care is needed in the family or alternative\ncare;
that to ensure that Child Social Welfare Institutions\n(LKSA) provide child care that\nfulfills children's rights, there is a need for child\ncare standards;
that based on the considerations as intended\nin letters a, b, and c, it is necessary to stipulate\nthe Regional Regulation of Tulang Bawang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfbf015a-35a2-44bd-890c-c8685256bab5","actionData","errors"]