[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfb2555a-47b2-4641-8733-84415ab7f007","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perusahaan-Daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2013 /No. 3 , LL 6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja PD. BPR Bahteramas maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang telah ditetapkan dengan , Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 perlu dilakukan penyempurnaan; \r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.\r\n \n Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004; PP No. 70 Tahun 1992; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas, dengan sistematika perubahan pada ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Ketentuan Umum:** Perubahan definisi Daerah dan Pemerintah Daerah, penambahan definisi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta penghapusan salah satu angka dalam ketentuan umum.\n- **Modal dan Saham:** Perubahan ketentuan mengenai modal dasar PD. BPR Bahteramas menjadi Rp. 25.000.000.000.000,- dengan komposisi kepemilikan modal yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan pihak lainnya. Diatur pula mengenai modal yang dimiliki pemilik modal terdiri atas lembar saham, saham atas nama, nilai nominal per lembar saham, dan ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan saham.\n- **Penambahan Modal:** Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa berkewajiban menambah modal disetor setiap tahun yang besarnya ditetapkan melalui RUPS.\n- **Pemegang Saham:** Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham PD. BPR Bahteramas adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pihak Lainnya.\n- **Hak Istimewa Pemegang Saham Pengendali:** Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali mempunyai hak istimewa untuk menetapkan keputusan dan kebijakan strategis dalam hal perubahan anggaran dasar, perubahan modal dasar dan modal disetor, pengendalian asset tetap, penggunaan laba, pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi, investasi dan pembiyaan jangka panjang, pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bahteramas. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Bahteramas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\n- **RUPS:** Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Desa mewakili daerah dan desa selaku pemegang saham PD BPR Bahteramas dalam RUPS. Gubernur, Bupati, Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

SOUTHEAST SULAWESI PROVINCIAL REGULATION

NUMBER: 3 YEAR 2013

CONCERNING

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING REGIONAL COMPANY BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the effectiveness and performance of PD. BPR Bahteramas, it is necessary to improve the Regional Company Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas which has been established by Southeast Sulawesi Provincial Regulation Number 2 of 2009;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Southeast Sulawesi Provincial Regulation Number 2 of 2009 concerning Regional Company Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.

In View of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfb2555a-47b2-4641-8733-84415ab7f007","actionData","errors"]