[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dfa0f394-1ac8-422a-840e-3309921ff97d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-11-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL - penyelenggaraan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2022/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil \r\ndan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang\r\n\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi\r\nyang berkelanjutan dengan berdasarkan pada\r\ndemokrasi ekonomi; bahwa penanaman modal merupakan salah satu\r\nfaktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan\r\npembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja,\r\nsehingga perlu diciptakan kebijakan untuk\r\nmeningkatkan realisasi penanaman modal dan\r\nkesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kota\r\nPekalongan sebagai daerah yang menarik bagi\r\npenanaman modal; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum\r\nuntuk penyelenggaraan penanaman modal di daerah,\r\nmaka perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan\r\nperaturan perundangan-undangan terbaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Penanaman Modal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang rencana umum penanaman modal daerah, pengembangan iklim penanaman modal, insentif dan kemudahan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, perizinan, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pelayanan terpadu satu pintu, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, penyebarluasan penanaman modal, peran serta masyarakat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 dicabut. \n 20 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif, mendorong ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, memperkuat kemitraan dan tanggung jawab sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan penanaman modal meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif penanaman modal berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau bunga pinjaman rendah. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan kemudahan penanaman modal berupa penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau penyediaan lahan atau lokasi.
Setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, dan pelayanan, termasuk insentif dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan. Setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, menghormati tradisi budaya dan nilai religius masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mengutamakan tenaga kerja dari Daerah, dan membuat serta menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 21, dikenakan sanksi yang berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n2. Selain dikenai sanksi administrasi, badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 9 OF 2022

CONCERNING

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dfa0f394-1ac8-422a-840e-3309921ff97d","actionData","errors"]