[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df808b4c-4127-4dc7-b587-ea55e0eae2fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2025","number","21","year","2025","published_date","2025-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD 2025 (21): 15 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum \n UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Sungai Penuh No.2 Tahun 2023; Perda Sungai Penuh 1 Tahun 2024; \n Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendaftaran dan Pendataan Retribusi, Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Pemungutan dan Penyetoran Retribusi, Pemeriksaan Retribusi, Keberatan Retribusi, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Masa dan Tahun Retribusi, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan Data, dan Penetapan Target, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Pengawasan, serta Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025. \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum di Kota Sungai Penuh, merujuk pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pemungutan retribusi yang mencakup pendaftaran, pendataan, penetapan besaran retribusi, hingga pengawasan. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi melalui perangkat daerah terkait atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan efisiensi. Subjek retribusi diwajibkan untuk mendaftar dan membayar retribusi sesuai dengan tingkat penggunaan jasa yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme keberatan, keringanan, pengurangan, pembebasan, serta pengembalian kelebihan pembayaran retribusi bagi wajib retribusi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan wajib retribusi, di mana perangkat daerah berwenang menempatkan petugas pengawas di lokasi wajib retribusi. Hasil penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan pengecualian bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
MAYOR OF SUNGAI PENUH
PROVINCE OF JAMBI

REGULATION OF THE MAYOR OF SUNGAI PENUH
NUMBER 21 OF 2025
ON
PROCEDURES FOR THE COLLECTION OF PUBLIC SERVICE FEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering :	that to implement the provisions of Article 113 paragraph (7) of the Sungai Penuh City Regional Regulation Number 1 of 2024 on Regional Taxes and Regional Fees, it is necessary to establish a Mayor Regulation on Procedures for the Collection of Public Service Fees.
Bearing in Mind :	Law Number 17 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df808b4c-4127-4dc7-b587-ea55e0eae2fa","actionData","errors"]