[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df7e13fc-70bc-40e4-84a5-fc1e8b338d3a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2000","number","3","year","2000","published_date","2000-02-04","effective_date","2000-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2000/NO.5, TLD No.5, LL PROV. KALBAR: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber pendapat asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.18 Tahun 1997, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.20 Tahun 1997, Kepres No.44 Tahun 1999, Surat Keputusan permendagri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 No.57 Tahun 1997, Kepmendagri No.174 Tahun 1997, Kepmendagri No.175 Tahun 1997, Kepmendagri No.119 Tahun 1998, Kepres No.147 Tahun 1998, Perda Prov Kalbar Tingkat I No.4 Tahun 1986 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Dan Saat Retribusi Terutang, Masa Retribusi, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemung Pengawasan, Utan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Pidana, Penyidikan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2000. \n Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 5 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Propinsi Kalimantan Barat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendukung otonomi daerah dengan menyediakan sumber pendapatan asli daerah yang memadai.

Tujuan: Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah dapat mendirikan/menyediakan Pasar Grosir dan atau Pertokoan untuk kelancaran distribusi dan perdagangan komoditas.
Pasar Grosir dan atau Pertokoan terdiri dari fasilitas dasar, fungsional, dan penunjang.
Jenis-jenis Pasar Grosir dan atau Pertokoan dikelompokkan berdasarkan komoditas yang diperdagangkan (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan/kehutanan, industri, dan usaha lainnya).
Penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan diatur dalam perjanjian antara pengelola dan pengguna jasa.
Retribusi dikenakan atas setiap penggunaan jasa di dalam lokasi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang dikelola Pemerintah Daerah.
Tarif retribusi didasarkan pada luas tempat usaha, letak lokasi dan lantai, lamanya masa perjanjian, dan jasa lainnya yang disediakan.
Prinsip penetapan tarif adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak seperti pengusaha swasta sejenis.
Wajib Retribusi diwajibkan mendaftarkan diri.
Pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.\n2. Pejabat yang karena kealpaannya membocorkan rahasia Wajib Retribusi dapat dipidana kurungan atau denda.\n3. Pejabat yang dengan sengaja membocorkan rahasia Wajib Retribusi dapat dipidana kurungan lebih lama atau denda lebih besar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
NUMBER 5 YEAR 2000 SERIES B NUMBER 3

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN
NUMBER 3 YEAR 2000
TENTANG
LOCAL FEE FOR WHOLESALE MARKET AND OR SHOPPING CENTER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering :

That in order to organize real and responsible regional autonomy, it is necessary to support the provision of funds originating from sources of original regional income, equalization funds, regional loans and other legitimate revenues;
that the equalization funds as stipulated in Law Number 25 of 1999 on Financial Balance between the Central Government and Regions are part of the source of regional revenue in order to carry out decentralization tasks;
that based on Law Number 18 of 1997 on Regional Taxes and Regional Fees jo. Government Regulation Number 25 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df7e13fc-70bc-40e4-84a5-fc1e8b338d3a","actionData","errors"]