[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df708c68-9fff-4876-b1fd-4d2e28267f20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN DANA CADANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-08-31","effective_date","2015-12-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","PEMBENTUKAN DANA CADANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD - dana cadangan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 5E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasl 122 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pembentukan Dana Cadangan; \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesiaTahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan\r\nPropinsi Jawa Timur (Iembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 1965 (l.embaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lrmbaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan l.embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan\r\nNegara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO7 tentang\r\nPenyelenggaraan Pemilu (l.embaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran\r\nNegara Nomor 4721);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Dll tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2\r\nNomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4\r\nNomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 9 Tahun 2OlS (t embaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nIembaran Negara Republik Nomor 5679);\r\n10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol5 tentang penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor\r\n1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan\r\nWalikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56561,\r\nsebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 52, Tambahan l,embaran\r\nNegara Republik Nomor 5678);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4525);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O. Tambahan\r\nLembaran Negara Republik incionesia Nomor 457g);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2OO5 Nomor 165 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun\r\n2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2A14 Nomor 123, Tambahan l.embaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47\r\nTahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 57l7l;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2or4 tentang\r\nDana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan\r\nDan Belanja Negara (Iembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan l_embaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peratr-rran pemerintah Nomor 22\r\nTahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 88, Tambahan Iembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 569a);\r\n16. Peraturan Presiden Nomor gr rahun 2al4 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun\r\n2OII tentang Pembentukan peraturan perundang-\r\nundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2Ol4 Nomor 199);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan\r\nPeratura,n Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahr_rn 2el1:\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2ol4\r\ntentang Pemilihan Kepala Desa;\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14\r\nTahun 2oo7 tentarrg Pokok-pokok pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten T\\rlungagung\r\nTahun 2OOT Nomor 03 Seri E);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1\r\nTahttn 2Ol4 tentang Pembentukan procl-uk Hr_rkum\r\nDaerah Kabupaten Ttrlungagung (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Tulungagung Tahun 2or4 Nomor 12 seri E);\r\n2l.Peraturan Daerah Kabupaten T\\rlungagung Nomor g\r\nTahun 2ol4 tentang organisasi da:r Tata Keq'a perangkat\r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ttrlungagung\r\nTahun 2OL4 Nomor 3 Seri D); \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II \r\nRUANG LINGKUP\r\nBAB III\r\nMAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB IV \r\nPROGRAM / KEGIATAN\r\nBAB V\r\nBESARAN DANA CADANGAN\r\nBAB VI\r\nSUMBER DANA CADANGAN DAN RINCIAN PEMBENTUKANNYA\r\nBAB VII\r\nPENGELOLAAN DANA CADANGAN\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2015 ini membentuk Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023 dan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III tahun 2019-2020. Dana cadangan ini bertujuan untuk menyediakan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Program/kegiatan yang dibiayai meliputi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Desa serentak tahap III Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 – 2020. Besaran dana cadangan untuk Pilkada ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan untuk Pilkades sebesar Rp.15.000.000.000,00. Sumber dana cadangan berasal dari penyisihan penerimaan daerah kecuali DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain selain yang ditetapkan. Pencairan dana dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah. Dana yang belum digunakan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah seperti deposito, SBI, SPN, SUN, atau surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
ON
ESTABLISHMENT OF A RESERVE FUND

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 122 of
Government Regulation Number 58 of 2005 on Management of
Regional Finance, it is necessary to stipulate a Regional
Regulation on the Establishment of a Reserve Fund;

Bearing in Mind :

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of
the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 on
Establishment of Regency Regions within
The Province of East Java (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 1950 Number 19, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 41)
as amended by Law
Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 1965

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df708c68-9fff-4876-b1fd-4d2e28267f20","actionData","errors"]