[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df602345-bf70-499d-a583-0b3d7b942a67","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 2020","number","20","year","2020","published_date","2020-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tim - Koordinasi - Terpadu - Percepatan - Pembangunan - Kesejahteraan - Provinsi - Papua - Papua Barat
2020
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 20, jdih.setkab.go.id : 10 hlm.
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diperlukan langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. \n Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU NOmor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. \n Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Provinsi Papua Barat. Tim ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui pembentukan Tim Koordinasi Terpadu. Tim ini terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana yang bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan. Dewan Pengarah, yang diketuai oleh Wakil Presiden, bertanggung jawab memberikan arahan dan koordinasi, sementara Tim Pelaksana bertugas menyiapkan dan melaksanakan Rencana Aksi. Tim ini juga didukung oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat yang memberikan dukungan substantif, teknis, dan administratif. Biaya pelaksanaan tugas tim ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2020
CONCERNING
INTEGRATED COORDINATION TEAM FOR THE ACCELERATION OF DEVELOPMENT
OF WELFARE IN PAPUA PROVINCE AND WEST PAPUA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to accelerate welfare development in Papua Province and West Papua Province, integrated, precise, focused, and synergistic breakthrough measures are needed between ministries/agencies and local governments through the formation of an Integrated Coordination Team for the Acceleration of Welfare Development in Papua Province and West Papua Province;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Decree regarding the Integrated Coordination Team for the Acceleration of Welfare Development in Papua Province and West Papua Province;

In view

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df602345-bf70-499d-a583-0b3d7b942a67","actionData","errors"]