[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df5d9bde-44df-421e-be53-3394179ed119","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEREKONOMIAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
ABSTRAK:	\n \n bahwa koperasi dan usaha mikro memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan; bahwa dalam rangka peningkatan iklim dan pengembangan usaha serta perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran; bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro guna memberikan arah dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Peraturan Daerah. \n Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833). \n KETENTUAN UMUM; LANDASAN ASAS DAN PRINSIP; MAKSUD DAN TUJUAN; PENUMBUHAN IKLIM USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA; KRITERIA; PEMBERDAYAAN KOPERASI; PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO; PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; SANKSI ADMINISTRASI; KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019. \n TIDAK ADA \n PERATURAN PELAKSANA DARI PERATURAN DAERAH INI DITETAPKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN \n 29 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Lumajang. Latar belakangnya adalah peran strategis koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya meliputi mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, mengembangkan usaha mikro dan koperasi yang tangguh, meningkatkan peran dalam pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar, serta mengembangkan produk unggulan daerah.

Ketentuan substansial mencakup penumbuhan iklim usaha melalui pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi dagang, dukungan kelembagaan, dan perlindungan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi akses pendanaan, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan informasi usaha berbasis teknologi, memfasilitasi kemitraan, menyederhanakan perizinan, menentukan peruntukan tempat usaha, memfasilitasi promosi dagang, memberikan dukungan kelembagaan, dan memberikan perlindungan dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola oleh koperasi dan usaha mikro.

Peraturan ini juga mengatur pengembangan usaha melalui fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan modal. Kriteria koperasi dan usaha mikro yang menjadi sasaran pemberdayaan dan perlindungan juga diatur. Pemberdayaan koperasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, dan legalitas usaha. Pemberdayaan usaha mikro meliputi pendataan dan pendaftaran, pengembangan sumber daya manusia, pendanaan dan penjaminan, produksi dan produktivitas, kemitraan dan jejaring usaha, legalitas usaha dan standarisasi, serta pemasaran.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pelaku koperasi dan usaha mikro yang melanggar ketentuan Pasal 42 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pengembalian dana atau ganti rugi, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUMAJANG
PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF COOPERATIVES AND MICRO ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LUMAJANG,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives and micro enterprises have a strategic role and position in the development and improvement of the economy and public welfare through job creation and poverty reduction;
that in order to improve the climate and business development and protection of Cooperatives and Micro Enterprises, the role of the Regional Government, the business world and the community is needed through human resource development, capital support, production and productivity, business protection, partnership development, as well as business and marketing networks;
that a legal basis is needed for the parties involved in the Empowerment and Protection

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df5d9bde-44df-421e-be53-3394179ed119","actionData","errors"]