[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df5324f7-f6e1-42b6-9090-2841c329d27d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pemetaan Cepat Untuk Bencana Gempa Bumi, Gunung Api, Tsunami Dan Banjir","short_title","Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-01-02","effective_date","2015-02-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","14d1d491-2913-41ca-9a01-c4e49c20de22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Informasi Geospasial","short_name","Peraturan BIG","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Informasi Geospasial","place_of_enactment","Bogor","theme","Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pemetaan Cepat Untuk Bencana Gempa Bumi, Gunung Api, Tsunami Dan Banjir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMETAAN CEPAT UNTUK BENCANA GEMPA BUMI, GUNUNG API, TSUNAMI DAN BANJIR
2015
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 8, BN. 2015 No. 332, www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pemetaan Cepat Untuk Bencana Gempa Bumi, Gunung Api, Tsunami Dan Banjir
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Informasi\r\nGeospasial Tematik terkait pemetaan cepat yang\r\nakurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan\r\nuntuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami,\r\ndan banjir diperlukan norma, standar, prosedur, dan\r\nkriteria yang menjadi acuan bagi pemangku\r\nkepentingan;\r\nb. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang\u0002Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi\r\nGeospasial, Badan Informasi Geospasial melakukan\r\npembinaan kepada penyelenggara Informasi\r\nGeospasial Tematik berupa penerbitan peraturan\r\nperundang-undangan, pedoman, standar dan\r\nspesifikasi teknis;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf\r\nb, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan\r\nInformasi Geospasial tentang Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk Bencana\r\nGempa Bumi, Gunung Api, Tsunami, dan Banjir; \n 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);\r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang\r\nInformasi Geospasial (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011\r\ntentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);\r\n4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang\r\nBadan Informasi Geospasial;\r\n5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap\r\nTim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana;\r\n6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan\r\nBencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman\r\nUmum Pengkajian Risiko Bencana;\r\n \n Berisi tentang norma; standar; prosedur; kriteria; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015. \n 27 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2015 ini mengatur tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan cepat untuk bencana gempa bumi, gunung api, tsunami, dan banjir. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik terkait pemetaan cepat yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pemangku kepentingan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi Pemetaan Cepat sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geospasial secara cepat sesuai standar.
Norma Pemetaan Cepat yang menekankan prinsip cepat, efisien, objektif, dan akurat, serta mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
Standar yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemetaan Cepat, termasuk Sistem Referensi Geospasial Indonesia, standar ketelitian peta, dan standarisasi kodifikasi kebencanaan.
Prosedur Pemetaan Cepat yang meliputi sistematisasi, standardisasi, dan otomatisasi, serta tahapan-tahapan dalam melakukan pemetaan cepat kebencanaan.
Kriteria Pemetaan Cepat yang mempertimbangkan dimensi bencana, seperti luasan area terdampak, jenis bencana, serta tingkat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.

Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi geospasial tematik bidang kebencanaan yang relevan untuk berbagai jenis bencana serta antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.332, 2015 BIG. Rapid Mapping. Earthquake. Volcano. Tsunami. Flood. Criteria, Procedure, Standard. Norm.

REGULATION OF THE HEAD OF GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
NUMBER 8 OF 2015
ON
NORMS, STANDARDS, PROCEDURES, AND CRITERIA FOR RAPID MAPPING
FOR EARTHQUAKE, VOLCANO, TSUNAMI, AND FLOOD DISASTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY,

\n\n \n \n

Considering :

that to support the implementation of Thematic Geospatial Information related to accurate, integrated, and accountable rapid mapping for earthquake, volcano, tsunami, and flood disasters, norms, standards, procedures, and criteria are needed as a reference for stakeholders;
that in accordance with the provisions of Article 57 of Law Number 4 of 2011 concerning Geospatial Information, the Geospatial Information Agency provides guidance to the organizers of Thematic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df5324f7-f6e1-42b6-9090-2841c329d27d","actionData","errors"]