[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df4d0d38-ba24-4652-a9a9-918f50d72741","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Tidung","place_of_enactment","Tideng Pale","theme","Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN-PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2022/Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat\r\npertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;\r\nsesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf Undang- Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\nUndang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun\r\nUndang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 15. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;\r\nPeraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037\r\nPeraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025\r\nPeraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN\r\nBAB III KEGIATAN RP3KP\r\nBAB IV KELEMBAGAAN\r\nBAB V INSENTIF DAN DISINSENTIF\r\nBAB VI PEMBIAYAAN\r\nBAB VII BSPS\r\nBAB VIII PENERIMA BSPS\r\nBAB IX PERIZINAN\r\nBAB X KAWASAN DAERAH TERLARANG\r\nBAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT\r\nBAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\nBAB XII KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022. \n 42 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional, meningkatkan daya guna sumber daya alam, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman meliputi visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta indikasi program. Visi yang ditetapkan adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tana Tidung dengan hunian rumah layak huni dalam kawasan permukiman yang sehat, indah, aman, nyaman, lestari berbudaya, dan berkelanjutan. Misi yang diemban mencakup terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak dan bebas kumuh, tumbuh kembangnya kinerja wilayah perkotaan yang dinamis, sinergis, dan produktif, serta terciptanya pelayanan masyarakat yang handal dan berkualitas.

RP3KP terdiri dari Rencana Pengembangan (Kawasan Permukiman Baru dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Pedesaan) dan Rencana Penanganan (Kawasan Kumuh, Sempadan Sungai, dan Kawasan Pesisir). Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan mencakup pembangunan dan pengembangan yang serasi dengan lingkungan hidup, serta pemenuhan kebutuhan publik dan individu. RP3KP di perkotaan dan perdesaan yang strategis meliputi kawasan perkotaan, perbatasan, industri, dan agropolitan, dengan pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan. Rencana pembangunan lingkungan hunian baru mencakup skala besar dan bukan skala besar, dengan fokus pada perencanaan perumahan dan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain itu, terdapat rencana penyediaan perumahan untuk mendukung kawasan pariwisata, situs bersejarah, dan industri, serta rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang membangun perumahan MBR dan berwenang mencabut izin jika kewajiban tidak dipenuhi. Kawasan negative list ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk pembangunan permukiman. Masyarakat berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman melalui forum pengembangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANA TIDUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT AREA DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANA TIDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to reside and to obtain a good and healthy housing and settlement environment;
that population growth and community activities need to be supported by the provision of adequate housing and settlement land in accordance with statutory regulations;
that in accordance with the provisions of Article 15 letter c of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the regional government has the task of preparing a housing and settlement area development and development plan;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df4d0d38-ba24-4652-a9a9-918f50d72741","actionData","errors"]