[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df46d9a8-717b-448c-bf43-f5a74afe1572","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon No. 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cilegon","place_of_enactment","Cilegon","theme","Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Air Tanah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang \r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan \r\nPajak Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang \r\npelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan \r\nDaerah; \r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang \r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota; \n ;1.Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;2.UU No 8 Tahun 1981;3.UU No 19 Tahun 1997;4.UU No 15 Tahun 1999;5.UU No 14 Tahun 2002;6.UU No 17 Tahun 2003;7.UU No 1 Tahun 2004;8.UU No 7 Tahun 2004;9.UU No 10 Tahun 2004;10.UU No 15 Tahun 2004;11.UU No 32 Tahun 2004;12.UU No 33 Tahun 2004;13.UU No 28 Tahun 2009;14.PP No 58 Tahun 2005;15.PP No 65 Tahun 2005;16.PP No 43 Tahun 2008;17.PD No 13 Tahun 2002;18.PD No 4 Tahun 2008;19.PD No 7 Tahun 2008 \n ;1.ketentuan umum;2.nama,objek dan subjek pajak air tanah;3.dasar tarif pajak air tanah;4.cara penghitungan pajak air tanah;5.wilayah pemungutan pajak air tanah ;6.masa pajak dan saat terutang nya pajak;7.tata cara pemungutan ,pembayaran dan penagihan pajak daerah ;8.pemeriksaan;9.keberatan dan banding;10.pembetulan,pembatalan,pengurangan ketetapan,dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;11.pengembalian kelebihan pembayaran ;12.kedaluarsa penagihan ;13.insentif pemungutan ;14.ketentuan khusus;15.penyelidikan;16.ketentuan pidana;17.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cilegon ini mengatur tentang Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam perpajakan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Kota Cilegon dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Nama, objek, dan subjek Pajak Air Tanah.\n- Dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang dihitung berdasarkan jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan. Besarnya NPAT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.\n- Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.\n- Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan pajak, termasuk larangan pemborongan pemungutan pajak.\n- Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.\n- Pengajuan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.\n- Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.\n- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.\n- Kedaluwarsa penagihan pajak.\n- Insentif pemungutan pajak bagi instansi yang melaksanakan pemungutan.\n- Ketentuan khusus mengenai kerahasiaan data Wajib Pajak.\n- Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).\n2. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CILEGON CITY
YEAR: 2010 NUMBER: 4

REGIONAL REGULATION OF CILEGON CITY
NUMBER 4 OF 2010
ON
GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CILEGON,

Considering:

that according to the provisions of Article 158 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is stated that Regional Taxes are stipulated by Law, the implementation of which in the regions is further regulated by Regional Regulation;
that according to the provisions of Article 2 paragraph (2) letter h of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Groundwater Tax is a type of Regency/City Tax;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Taxes;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df46d9a8-717b-448c-bf43-f5a74afe1572","actionData","errors"]