[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df2dc91d-a0a5-4386-b172-ae6c1313486e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kalimantan Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-02-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Sistem Kesehatan Kalimantan Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan\r\nyang sehat, perlu didukung dengan pembangunan di bidang\r\nkesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;\r\nbahwa pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na perlu diatur dalam suatu sistem pelayanan kesehatan yang terpadu\r\nyang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nSistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor\r\n21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/ 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004; Keputusan Menteri Kesehatan 331/Menkes/SK/V/2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun\r\n2008; \n Peraturan Daerah Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tSubsistem Upaya Kesehatan;\r\n3.\tSubsistem Pemberdayaan Masyarakat; \r\n4.\tSubsistem Pembiayaan Kesehatan;\r\n5.\tSubsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan;\r\n6.\tSubsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan;\r\n7.\tSubsistem Manajemen Kesehatan;\r\n8.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n9.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2009. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (SKP). Tujuan dari SKP adalah untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan oleh semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta, secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

SKP terdiri dari 6 (enam) subsistem, yaitu: upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, dan manajemen kesehatan.

Subsistem Upaya Kesehatan: Meliputi upaya kesehatan masyarakat (UKM), upaya kesehatan perorangan (UKP), kombinasi UKM dan UKP, serta Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan Bencana (UKKB). Penyelenggaraan UKM dan UKP dilaksanakan melalui mekanisme rujukan berjenjang (primer, sekunder, tersier).

Subsistem Pemberdayaan Masyarakat: Bertujuan untuk melaksanakan kesinambungan berbagai upaya peran serta individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam pelayanan kesehatan, memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan, dan turut mengambil bagian dalam pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Subsistem Pembiayaan Kesehatan: Bertujuan untuk tersedianya pembiayaan kesehatan yang mencukupi, teralokasi secara adil, terkelola, dan termanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan: Bertujuan untuk tersedianya SDM kesehatan yang kompeten, bermutu, mencukupi, terdistribusi secara adil dan merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan: Bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, mutu, serta keamanan obat dan perbekalan.

Subsistem Manajemen Kesehatan: Bertujuan untuk terselenggaranya fungsi pengelolaan administrasi kesehatan didukung sistem informasi kesehatan yang handal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH KALIMANTAN PROVINCIAL GOVERNMENT
SOUTH KALIMANTAN PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 4 YEAR 2009
CONCERNING
SOUTH KALIMANTAN PROVINCIAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

Considering:

that in order to realize a healthy South Kalimantan community, it needs to be supported by development in the health sector which is carried out in a sustainable manner;
that health development as intended in letter a needs to be regulated in an integrated health service system that applies in the Province of South Kalimantan;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the South Kalimantan Provincial Health System;

In view of :

Law Number 25 of 1956 Jo. Law Number 21 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 10 of 1957, including regarding the Establishment of the First Level Autonomous Region of South

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df2dc91d-a0a5-4386-b172-ae6c1313486e","actionData","errors"]