[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df2d77f0-6f49-479d-a77c-890bf5d17ecc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 22 Tahun 2016","number","22","year","2016","published_date","2016-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n a bahwa pemerintah daerah sebagai agen pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ta.ta kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam pelayanan publik;\r\nb \tbahwa untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur pelayanan publik;\r\nc \tbahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat ,\tterhadap kualitas pelayanan publik serta memberikan perlindun.gan atas hak-hak publik;\r\nd \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;\r\n \n Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;\r\nPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah tahun 2016;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman. Republik Indonesia di Daerah;\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Asas, Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;\r\n3. Ruang Lingkup Pelayanan Publik;\r\n4. Pembina Organisasi Penyelenggara, dan Evaluasi Pelayanan Publik;\r\n5. Hak, Kewajiban dan larangan;\r\n6. Sistem Pelayanan Terpadu;\r\n7. Penyelenggaraan Pelayanan;\r\n8. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan;\r\n9. Peran Serta Masyarakat;\r\n10. Kerahasiaan Dokumen;\r\n11. Sanksi Administratif;\r\n12. Ketentuan Peralihan;\r\n13. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016. \n 38 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan. Latar belakangnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Asas Pelayanan Publik:** Mengatur penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.\n2. **Ruang Lingkup Pelayanan Publik:** Meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif, termasuk urusan pemerintahan wajib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman, dan sosial.\n3. **Pembina dan Penanggung Jawab:** Bupati sebagai pembina pelayanan publik, dengan Sekretaris Daerah dan Direktur Utama BUMD sebagai penanggung jawab.\n4. **Hak dan Kewajiban:** Mengatur hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana, dan penerima layanan, termasuk larangan bagi pelaksana.\n5. **Sistem Pelayanan Terpadu:** Memungkinkan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu untuk memberikan perlindungan hukum, mendekatkan pelayanan, memperpendek proses, dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.\n6. **Standar Pelayanan:** Mewajibkan penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.\n7. **Pengelolaan Pengaduan:** Mengatur pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dan tindak lanjutnya.\n8. **Peran Serta Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan, evaluasi, dan pemberian penghargaan.\n9. **Kerahasiaan Dokumen:** Menjamin ketersediaan dokumen yang autentik dan terpercaya, serta mengatur kerahasiaan dokumen pelayanan publik.","transitional_provisions","1. Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh pelayanan publik wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.\n2. Perda dapat membuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n3. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat membuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TUBAN REGENCY GOVERNMENT
COPY
TUBAN REGENCY REGULATION
NUMBER 22 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF
PUBLIC SERVICE
LAW SECTION
SETDA TUBAN REGENCY
COPY

REGENT OF TUBAN
EAST JAVA PROVINCE

TUBAN REGENCY REGULATION
NUMBER 22 OF 2016
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the regional government as a public service agent in the region is obliged to serve the needs of the community in accordance with the principles of good governance by improving quality and ensuring the provision of public services and providing protection for the community from abuse of authority in public services;
that in order to clarify the rights and obligations between public service providers and the public, it is necessary to have guidelines and regulations governing public services;
that the Regional Government is obliged to organize

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df2d77f0-6f49-479d-a77c-890bf5d17ecc","actionData","errors"]