[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df20128e-2938-4397-a311-10f80b6e18ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-06-09","effective_date","2016-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jayapura","place_of_enactment","Sentani","theme","PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN-MODAL-PENYELENGGARAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan telah diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 dan Perpres No. 27 Tahun 2009, maka Pemerintah Kab. Jayapura mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal untuk menumbuhkembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kelangsungan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982, UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU NO. 32 Tahun 2009; UU NO. 3 Tahun 2014; UU NO. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 1986; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2009; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 39 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Jayapura No. 15 Tahun 2009. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan dan sasaran; kewenangan penanaman modal; kebijakan penanaman modal; pengembangan penanaman modal; peran serta masyarakat; ketenagakerjaan; insentif dan kemudahan penanaman modal; pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal; sanksi administratif; penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2016. \n Penjelasan: 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Jayapura. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan aktivitas penanaman modal guna mendukung pembangunan daerah dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal (termasuk jenis bidang usaha, penanam modal, bentuk badan usaha, perizinan dan non perizinan, jangka waktu penanaman modal, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal. Peraturan ini juga mengatur pengembangan penanaman modal, peran serta masyarakat, ketenagakerjaan, insentif dan kemudahan penanaman modal, serta pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal.

Peraturan ini menekankan pentingnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) untuk meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.","sanctions","1. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawab dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n2. Selain sanksi administratif, dapat dikenai sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JAYAPURA
PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JAYAPURA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase investment activities to support regional development, a condition is needed that guarantees legal certainty and ease of licensing and non-licensing services to investors;
that with the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Presidential Regulation Number 27 of 2009 concerning One-Stop Service in the Field of Investment, the Jayapura Regency Government has the authority in the field of Investment to foster a conducive investment climate in the region that can provide guarantees of legal certainty and business continuity as well as improving public welfare;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df20128e-2938-4397-a311-10f80b6e18ec","actionData","errors"]