[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df1fd630-0c57-4824-b1c1-2c79d439e90c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018","number","15","year","2018","published_date","2018-08-02","effective_date","2018-08-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Sosial NO. 15, BN.2018/NO.1062, jdih.kemsos.go.id : 28 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (SLRT) diterbitkan dengan latar belakang bahwa program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu masih bersifat sektoral, sehingga kurang efektif dan efisien. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin, meningkatkan akses layanan, mengintegrasikan penanganan, mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar, serta mendukung verifikasi dan validasi data terpadu secara dinamis.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan SLRT oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan SLRT yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga mengatur syarat dan tata cara pembentukan SLRT, yang meliputi komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran, sumber daya manusia, regulasi, serta sarana dan prasarana. Penyelenggaraan SLRT mencakup kelembagaan koordinasi (tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dan kelembagaan pelayanan (sekretariat teknis SLRT dan Puskesos). Peraturan ini juga mengatur mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan, sumber daya manusia yang terlibat, serta sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah.

SLRT memberikan layanan berupa informasi program, data fakir miskin, pengaduan masyarakat, identifikasi, penjangkauan, penanganan, dan rujukan. Mekanisme layanan dilakukan melalui kunjungan masyarakat ke Puskesos atau sekretariat SLRT, atau melalui kunjungan Fasilitator ke masyarakat. Koordinasi dilaksanakan oleh Menteri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Kemitraan juga dilaksanakan dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan keluhan dan rujukan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas penyelenggaraan SLRT.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2018
CONCERNING
INTEGRATED SERVICE AND REFERRAL SYSTEM
FOR THE MANAGEMENT OF THE POOR AND INDIGENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that currently the program for handling the poor and indigent is still sectoral, resulting in less effective and efficient handling of the poor;
that to improve the effectiveness and efficiency of handling the poor and indigent, synergy, increased access, and integration of services through an integrated service and referral system are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs concerning the Integrated Service and Referral System for the Management of the Poor and Indigent;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df1fd630-0c57-4824-b1c1-2c79d439e90c","actionData","errors"]