[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df182f4a-b9da-40a1-a896-d0fbd11e758b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 05 Tahun 2010","number","05","year","2010","published_date","2010-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tangerang Selatan","place_of_enactment","Tangerang Selatan","theme","Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2010/.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai arti strategis serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika; \r\n b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kota Tangerang Selatan; \n 1. pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945;2. UU No. 8 tahun 1999;3. UU No. 36 tahun 1999;4. UU No. 23 tahun 2000;5. UU No. 32 tahun 2004 ;6. UU No. 25 tahun 2007 ;7. UU No. 26 tahun 2007;8. UU No. 40 tahun 2007;9. UU No. 51 tahun 2008\r\n;10. UU No. 25 tahun 2009;11. UU No.28 tahun 2009;12. UU No. 38 tahun 2009;13. PP No.37 tahun 1985;14. PP No, 52 tahun 2000;15. PP No. 53 tahun 2000\r\n;16. PP No, 102 tahun 2000;17. PP No. 36 tahun 2005;18.PP No. 38 tahun 2007\r\n;19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 \n 1. ketentuan umum;2. maksud dan tujuan;3. komunikasi dan informatika;4. pembinaan dan pengawasan;5. penyidikan;6. ketentuan pidana;7. ketentuan peralihan;8. ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang yang mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika tidak diberlakukan lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan maksud untuk menata, membina, mengawasi, dan mengendalikan pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika. Tujuannya adalah agar pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa tersebut dapat dilaksanakan secara positif, berdayaguna, dan berhasilguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat/martabat masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi jaringan, jasa, dan telekomunikasi khusus.
Penataan menara telekomunikasi bersama, termasuk pembangunan, penggunaan, perizinan, dan zona larangan pembangunan.
Standarisasi perangkat telekomunikasi.
Instalasi kabel rumah atau gedung (IKR/G).
Jasa titipan.
Warung internet (warnet).
Warung telekomunikasi (wartel).
Penyiaran radio/televisi.
Amatir radio (AR)/Radio Antar Penduduk (RAP).
Kelembagaan komunikasi sosial.
Kemitraan media.

Peraturan ini juga mengatur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait, serta memberikan wewenang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan izinnya masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetapi tidak mempunyai izin, harus mengurus perizinan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.\n3. Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Menara yang tidak memiliki izin, dan tidak memproses perizinannya paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan akan dilakukan pembongkaran.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) dikenakan pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 5.
YEAR 2010.

REGIONAL REGULATION OF SOUTH TANGERANG CITY
NUMBER 5 OF 2010
CONCERNING
PROVISION OF COMMUNICATION AND INFORMATICS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SOUTH TANGERANG,

Considering:

that the increasing development of activities in the field of communication and informatics has a strategic meaning and in order to provide services to the Community, it is necessary to regulate the provisions regarding the provision of communication and informatics;
that in order to optimize the provision of communication and informatics, it is necessary to have regulations regarding the provision of communication and informatics in South Tangerang City;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation concerning the Provision of Communication and Informatics.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df182f4a-b9da-40a1-a896-d0fbd11e758b","actionData","errors"]