[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df10ad4b-5685-4ef4-8e4d-8d9588ec7c2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2009","number","14","year","2009","published_date","2009-10-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - IZIN - TRAYEK
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2009/14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai dampak perkembangan pembangunan, arus lalu lintas angkutan umum kendaraan bermotor senantiasa menunjukkan peningkatan dan untuk terciptanya tertib lalu lintas, perlu mengatur lintasan kendaraan umum yang digunakan untuk jalur angkutan umum kendaraan bermotor; bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, penqendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum maka perlu adanya Retribusi Izin Trayek; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqairnana tersebut huruf a dan huruf b di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dipandang sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Retribusi Izin Trayek. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang omor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Norn or 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur mengenai Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi dan atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2009. \n 11 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas angkutan umum, sehingga perlu diatur lintasan kendaraan umum melalui pemberian Izin Trayek. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan melindungi kepentingan umum melalui pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan angkutan umum.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu di wilayah Kabupaten Klaten. Objek retribusi meliputi pemberian Izin Trayek, Izin Operasi, dan Izin Insidentil. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin-izin tersebut.

\n\n

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek, termasuk biaya survei lapangan dan transportasi untuk pengendalian dan pengawasan.

\n\n

Tarif retribusi izin trayek bervariasi berdasarkan jenis kendaraan, yaitu Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Kecil (Rp.125.000,00), Mobil Bus Sedang (Rp 150.000,00), dan Mobil Bus Besar (Rp 175.000,00). Tarif retribusi izin operasi untuk Taksi dan Angkutan Khusus adalah Rp 250.000,00. Tarif retribusi izin insidentil juga bervariasi berdasarkan jenis bus, yaitu Bus Kecil (Rp 15.000,00), Bus Sedang (Rp 20.000,00), dan Bus Besar (Rp 30.000,00).

\n\n

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat objek retribusi berada. Masa retribusi untuk Izin Trayek dan Izin Operasi adalah 5 tahun. Izin Insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 hari serta tidak dapat diperpanjang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KLATEN REGENCY GOVERNMENT

KLATEN REGENCY REGULATION
NUMBER 14 YEAR 2009

ABOUT

ROUTE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that as a result of development progress, the traffic flow of public motor vehicle transport always shows an increase and to create orderly traffic, it is necessary to regulate the routes of public vehicles used for public motor vehicle transport routes;
that in the context of guidance, regulation, control and supervision of activities, spatial utilization, use of natural resources, goods, infrastructure, facilities and certain facilities to protect the public interest, it is necessary to have a Route Permit Retribution;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, Klaten Regency Regulation Number 32 of 2001 concerning Route Permit Retribution is considered no longer

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df10ad4b-5685-4ef4-8e4d-8d9588ec7c2c","actionData","errors"]