[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df0a3995-1239-4620-9b4d-f13d25dc0182","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-11-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENERANGAN JALAN UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;\r\nb. bahwa agar pemasangan lampu penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan penyelenggaraan penerangan jalan umum;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;\r\n \n Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);\r\nPeraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\nPeraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang\tPenyidik Pegawai Sipil Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3); \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Asas Penyelenggaraan PJU;\r\n3. Lokasi dan Bentuk Pelayanan;\r\n4. Perizinan;\r\n5. Pengadaan PJU;\r\n6. Pemeliharaan PJU;\r\n7. Beban Biaya PJU;\r\n8. Larangan;\r\n9. Pengawasan PJU;\r\n10. Sanksi Administrasi;\r\n11. Ketentuan Penyidikan;\r\n12. ketentuan Pidana;\r\n13. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU) bertujuan untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keindahan lingkungan melalui penyelenggaraan PJU yang memenuhi standar teknis dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan PJU, mulai dari perencanaan, pemasangan, pengoperasian, hingga pemeliharaan.

Peraturan ini mengatur lokasi pelayanan PJU yang meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Jalan Lingkungan, dan tempat fasilitas umum. Bentuk pelayanan PJU dapat berupa konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru, serta pembayaran rekening listrik. Pelayanan dibedakan menjadi pelayanan menyeluruh (perencanaan hingga pembayaran rekening) dan pelayanan sebagian (perencanaan dan pemasangan, dengan pemeliharaan swadaya oleh masyarakat).

Setiap pemasangan PJU wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh SKPD terkait, dibedakan antara PJU Program Rutin (Jalan Nasional, Provinsi, Kota) dan PJU Program Proporsional (Jalan Lingkungan). Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian, pemindahan, atau pembongkaran PJU untuk kepentingan umum. Kelurahan berkewajiban mengawasi dan melaporkan PJU yang tidak berfungsi.

Biaya pemasangan dan pemanfaatan PJU Program Proporsional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, termasuk biaya pengadaan, pemasangan, dan pembayaran rekening listrik. Alokasi biaya dari APBD ditetapkan minimal 30% dari total pendapatan pajak PJU setelah dikurangi beban pembayaran rekening listrik. Peraturan ini juga mengatur larangan terkait pemasangan, pemindahan, perubahan daya, dan perusakan PJU. Walikota berwenang membentuk Tim Pengawasan Program PJU.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintahan, dan/atau denda administrasi.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 19 juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PROBOLINGGO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 9 OF 2016
CONCERNING
ORGANIZATION OF STREET LIGHTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that public street lighting is road equipment that is useful for supporting security, safety and order and to enhance the beauty of the environment;
that in order for the installation of public street lighting to meet the requirements of technical standards, security and be carried out responsibly, it is necessary to regulate the organization of public street lighting;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Public Street Lighting;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df0a3995-1239-4620-9b4d-f13d25dc0182","actionData","errors"]