[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","df04f4bb-c155-4f0f-b5be-4ce806411ac5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2024","number","4","year","2024","published_date","2024-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu","place_of_enactment","Rengat","theme","Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2024/No.4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan ditetapkannya Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 1965; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2021; Permendagri No. 9 Tahun 2009. \n Perda ini mengatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, yang meliputi:\r\na. Bab I. Ketentuan Umum;\r\nb. Bab II. Asas dan Tujuan;\r\nc. Bab III. Perumahan dan Permukiman;\r\nd. Bab IV. Penyediaan PSU;\r\ne. Bab V. Penyerahan PSU;\r\nf. Bab VI. Pengelolaan;\r\ng. Bab VII. Pengawasan dan Pengendalian;\r\nh. Bab VIII. Ketentuan Peralihan;\r\ni. Bab IX. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024. \n Penjelasan: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 dan untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban penyerahan PSU yang selama ini belum optimal.

Tujuan dari peraturan ini adalah:

Menjamin ketersediaan PSU pada perumahan dan permukiman.
Menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU.
Memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan PSU bagi warga, Pemerintah Daerah, dan pengembang.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis PSU: Prasarana (jaringan jalan, drainase, air limbah, air minum, tempat sampah), Sarana (ruang terbuka hijau, sarana umum), dan Utilitas (jaringan listrik, air bersih).
Kewajiban Pengembang: Menyediakan PSU sesuai rencana induk/tapak yang disahkan, membangun prasarana dan utilitas, dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
Tim Verifikasi: Dibentuk oleh Bupati untuk memproses penyerahan PSU, melakukan inventarisasi, verifikasi, dan menyusun berita acara serah terima.
Proses Penyerahan: Dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyerahan administrasi dan fisik sarana, serta penyerahan administrasi dan fisik prasarana dan utilitas.
Pengelolaan PSU: Pemerintah Daerah berwenang mengelola PSU yang telah diserahkan dan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
Pemanfaatan PSU: Dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan warga sesuai peruntukannya.
Pemeliharaan PSU: Tanggung jawab pengembang sebelum penyerahan dan Pemerintah Daerah setelah penyerahan.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, PSU yang telah selesai dibangun atau dalam tahap penyelesaian pembangunan, berlaku ketentuan sebagai berikut:\n a. untuk PSU yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;\n b. untuk PSU yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun, tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun, diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun diantara kedua tahap dimaksud; dan\n c. untuk PSU yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunan, tata cara penyerahannya harus mengikuti peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pengembang Perumahan dan Permukiman yang tidak melaksanakan pembangunan Prasarana dan Utilitas sesuai dengan Rencana Induk dan/atau Rencana Tapak yang telah disahkan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Pengembang Perumahan dan Permukiman yang tidak mematuhi peringatan tertulis dikenakan sanksi administratif lain berupa:\n a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum Pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi;\n b. dipublikasikan kepada warga pemilik Perumahan dan lembaga perbankan;\n c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan/atau\n d. pencabutan izin usaha.\n3. Pengembang yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban menyerahkan PSU dikenakan sanksi administratif berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. denda; dan/atau\n c. pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF INDRAGIRI HULU
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF INDRAGIRI HULU REGENCY
NUMBER 4 OF 2024

ABOUT

TRANSFER OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND UTILITIES OF HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAGIRI HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 26 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 9 of 2009 concerning Guidelines for the Submission of Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlements in the Regions, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Submission of Infrastructure, Facilities and Utilities of Housing and Settlements; \n \n
In View of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regencies within the Province of Central

","pdf_url","/proxy/pdf?id=df04f4bb-c155-4f0f-b5be-4ce806411ac5","actionData","errors"]