[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","def5b165-8c86-4640-b506-1c4263ba6571","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) dan Kecelakaan (Accident)","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2015","number","46","year","2015","published_date","2015-02-18","effective_date","2015-02-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) dan Kecelakaan (Accident)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 46, BN.2015/No.303, jdih.dephub.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tindakan Pencegahan Terbang (Preventive Grounding) Terhadap Penerbang Setelah Terjadinya Insiden Serius (Serious Incident) dan Kecelakaan (Accident)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2010;\n2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2015;\n3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) Tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements Domestic, Flight and Supplemental Air Carriers) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 36 Tahun 2015;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang tindakan pencegahan terbang (preventive grounding) terhadap penerbang setelah terjadinya insiden serius (serious incident) dan kecelakaan (accident). Setiap penerbang wajib memiliki lisensi penerbang (pilot license) dan sertifikat kesehatan (medical certificate) yang sah dan masih berlaku saat bertugas. Penerbang wajib melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, mempertahankan kemampuan, dan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Penerbang yang mengalami insiden serius atau kecelakaan akan dikenakan tindakan pencegahan terbang (preventive grounding) selama maksimal 90 hari untuk pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pencegahan terbang dapat dicabut setelah penerbang dinyatakan sehat secara medis dan menyelesaikan recovery training dari operator penerbangan yang diawasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, akan dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: PM 46 OF 2015
CONCERNING
FLIGHT PREVENTION MEASURES (PREVENTIVE GROUNDING)
AGAINST PILOTS AFTER THE OCCURRENCE OF
SERIOUS INCIDENTS (SERIOUS INCIDENT) AND ACCIDENTS (ACCIDENT)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve aviation safety in aircraft operations, it is necessary to regulate flight prevention measures (preventive grounding) for pilots after the occurrence of serious incidents (serious incident) and accidents (accident);
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Flight Prevention Measures (Preventive Grounding) Against Pilots After the Occurrence of Serious Incidents (Serious Incident) and Accidents (

","pdf_url","/proxy/pdf?id=def5b165-8c86-4640-b506-1c4263ba6571","actionData","errors"]