[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","dedaa5d0-1ad8-435c-a3e4-74c3140752b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-24","effective_date","2018-09-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karimun","place_of_enactment","Tanjung Balai Karimun","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Anak di Kabupaten Karimun belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan Perlindungan perempuan dan Anak \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2016; Permen PP dan PA No. 2 Tahun 2008; Permen PP dan PA No. 3 Tahun 2008; Permen PP dan PA No. 1 Taun 2020; Permen PP dan PA no. 4 Tahun 2018; Perda Kepri No.12 tahun 2007\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan di Kabupaten Karimun, mengingat belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan tersebut. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pertama, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Kedua, hak-hak korban kekerasan meliputi perlindungan, informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan hingga rehabilitasi, penanganan rahasia, pendampingan psikologis dan hukum, serta jaminan atas hak sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Ketiga, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi upaya pencegahan kekerasan, pengumpulan data, penyelenggaraan sistem informasi, pendidikan anti kekerasan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendirian lembaga pelayanan teknis, dan mendorong kepedulian masyarakat.

Peraturan ini juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pencegahan, penyediaan layanan (bantuan hukum, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, konseling, pendampingan), dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, diatur pula mengenai kelembagaan, khususnya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat layanan terintegrasi. Terakhir, peraturan ini menekankan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak, serta mekanisme monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARIMUN
PROVINCE OF RIAU ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF KARIMUN REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
ON
ORGANIZATION OF PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARIMUN

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that all forms of Violence Against Women and Children are violations of human rights so that the Regional Government is obliged to provide Protection and fulfillment of the rights of women and children from all forms of Violence;
that the organization of protection of women and children in Karimun Regency has not been carried out optimally and comprehensively so it is necessary to make efforts to improve the protection of women and children;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the organization of protection of women and children, a regulation is needed;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=dedaa5d0-1ad8-435c-a3e4-74c3140752b2","actionData","errors"]